Pansus DPRD DKI Janji Usut Pengadaan Buku Anak Alex Usman

"Tidak menutup kemungkinan temuan-temuan BPK yang lain juga akan ditindaklanjuti oleh pansus, termasuk yang soal buku itu," kata Wakil Ketua Panitia Khusus DPRD terhadap LHP BPK, Prabowo Soenirman kepada Kompas.com, Rabu (26/8/2015).

Meski demikian, kata Prabowo, tindak lanjut terhadap temuan BPK terhadap pengadaan buku oleh Rina dan temuan-temuan lainnya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, saat ini agenda kerja pansus masih terfokus pada temuan BPK terkait enam hal.

Keenamnya yakni pemanfaatan aset tanah di Mangga Dua dengan PT Duta Pertiwi; pembelian lahan milik RS Sumber Waras; penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset Pemprov DKI kepada PT Transjakarta melalui inbreng; kelebihan pembayaran premi asuransi kesehatan senilai Rp 3,76 miliar; administrasi pengelolaan dana operasional pendidikan (BOP); dan pemanfaatan aset di Pulomas, Jakarta Timur.

"Ada enam temuan signifikan menurut BPK. Tentu enam temuan itu dulu yang akan kita selesaikan," ujar Prabowo.

Pengadaan enam buku oleh Rina Aditya Sartika menjadi salah satu temuan BPK yang tertuang dalam LHP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014. Pada draf LHP BPK, disebutkan adanya indikasi pemahalan harga pada pengadaan enam buku oleh Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat senilai Rp 1,2 miliar. (Baca: Pengadaan Buku oleh Anak Alex Usman Ikut Jadi Temuan BPK)

Rina merupakan putri Alex Usman, pejabat di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Saat ini, ia tercatat sebagai anggota DPRD DKI periode 2014-2019 dari Fraksi Gerindra.

Keenam buku yang ditulisnya adalah Hikayat Ibukota, Rezim ke Rezim, Jakarta Dulu Rawa Kini Menara, Dari Delman Menuju MRT, Menapak Kota Harapan, dan Perempuan. Keenam buku diberi judul seri "Rona Batavia Rona Jakarta. Dalam laporan BPK, tertulis bahwa penulis enam buku tersebut adalah Rina yang diinisialkan sebagai Sdri RAS.

Buku-buku itu dicetak sebagai bahan pengajaran di sekolah. Meski demikian, BPK menyatakan pengadaan enam buku itu bukan atas usulan sekolah. Saat audit dilakukan, BPK menemukan buku-buku itu tidak digunakan dan dibiarkan mengganggur begitu saja.