Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reses Kedua, Anggota DPRD Dibekali Rp 61 Juta untuk Bertemu Konstituen

Kompas.com - 01/09/2015, 09:12 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI sudah memasuki jadwal reses yang dimulai sejak kemarin dan akan berakhir pada 7 September mendatang. Sekretaris DPRD DKI Sotar Harahap mengatakan bahwa masing-masing anggota DPRD bisa menggunakan anggaran maksimal Rp 61 juta untuk semua kegiatan resesnya.

"Satu orang sebenarnya Rp 64 juta, tetapi dipotong dengan pajak-pajak, jadi Rp 61 juta sampai dengan tanggal 7 September itu," ujar Sotar di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).

Sotar mengatakan, setiap reses, anggota DPRD DKI diwajibkan membuat laporan keuangannya. Sistem penggunaan uang reses tersebut juga tidak diberikan langsung dalam bentuk tunai, melainkan dengan sistem transfer kepada pihak terkait.

Jika ingin menggunakan uang reses tersebut, anggota Dewan bisa langsung menghubungi Sotar. Sotar mengatakan, uang reses ini biasanya digunakan untuk membeli makanan pada kegiatan yang dilaksanakan anggota DPRD. Selain itu, biasanya juga digunakan untuk menyewa sound system dan juga keperluan lainnya.

Sotar mengatakan tidak mempermasalahkan jika seandainya anggota Dewan merasa cukup melakukan reses selama tiga hari saja. Uang reses yang akan dikeluarkan ideal dengan hari yang digunakan Dewan untuk reses.

Sotar juga menjelaskan, sampai saat ini, belum ada anggota Dewan yang melapor kepadanya bahwa tidak mengambil reses. Jadi, sampai saat ini, semua anggota Dewan tercatat akan melakukan reses.

"Sampai saat ini, belum ada yang mengatakan tidak, jadi sepertinya reses semua," ujar dia.

Reses ini merupakan reses kedua yang dilakukan anggota DPRD DKI. Sebelumnya, anggota DPRD DKI juga sudah melakukan reses pada Mei lalu.

Pada saat itu, beberapa aspirasi yang ditampung anggota Dewan dari reses cukup banyak. Hasil reses yang dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan, kebersihan dan lingkungan hidup, dan bidang kesejahteraan rakyat yang mencakup bidang pendidikan dan kesehatan itu, telah dibacakan dalam rapat paripurna, bulan Mei lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Megapolitan
Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com