Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Birokrasi ala Ahok Hilangkan Senioritas

Kompas.com - 07/09/2015, 18:36 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut sistem perampingan birokrasi melalui seleksi jabatan yang dilakukannya merupakan cara terbaik untuk memilih calon pejabat potensial.

Sejak menjadi anggota Komisi II DPR RI, Basuki telah merumuskan tes dengan menggunakan computerized adaptive testing (CAT). 

"Jadi, sistem tes itu soalnya diacak dengan orang di sebelah semuanya. Komputer yang memainkan bank soal dan hasil tesnya dikeluarkan angkanya," kata Basuki di Balai Kota, Senin (7/9/2015). 

Nilai tes kompetensi melalui CAT itulah yang dikombinasi Basuki dengan hasil wawancara bersama psikolog.

Nantinya, lanjut dia, psikolog akan memberi hasil, yakni rekomendasi "tidak disarankan untuk posisi itu" atau "dipertimbangkan untuk posisi itu".

Dalam menyeleksi pejabat DKI, Ahok, sapaan Basuki, cenderung melihat hasil dua tes tersebut meskipun masih ada aspek penilaian lainnya, yakni makalah.

"Kenapa saya tak begitu percaya makalah? Makalah mah bisa saja dia contek bikin dari orang atau beli di Kramat. Teori seseorang pintar itu belum tentu dia bisa kerja. Saya cenderung melihat tes CAT-nya yang oke dan rekomendasi psikolog," kata Basuki. 

Dia mengaku berulang kali mengambil risiko dengan memilih calon pejabat yang tes psikologinya tidak direkomendasi.

Menurut Basuki, bekerja di Dinas Perindustrian dan Energi, misalnya, hanya mengganti lampu penerangan jalan umum (PJU). Seseorang tidak perlu terlalu pintar melakukan hal itu.

Yang terpenting, bagi Basuki, adalah pejabat itu penurut, punya hati melayani, loyal, jujur, mau berusaha keras memenuhi keluhan warga, dan lain-lain.

"Itu cara tes kami sehingga ini sangat adil. Cara saya ini membuat senang para PNS DKI yang tidak punya jabatan," ujarnya. 

Sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Basuki berhak merotasi dan mendemosi (menurunkan pangkat hingga menjadikan staf) para pejabat eselon.

Di samping itu, ia juga berhak mempromosikan para staf menjadi pejabat eselon. "Jadi, tidak ada lagi istilah senioritas di Pemprov DKI. Sebelumnya kan biasanya pegawai ini jangan diangkat dulu karena di dalam SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Masih ada pegawai yang lebih senior dan golongannya lebih tinggi. Saya tak mau tahu karena UU ASN tak mengenal siapa yang lebih senior, tetapi istilahnya siapa yang bisa melayani lebih baik," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com