Ahok Minta Kemenhub Lelang Operasional LRT

"Biar sekalian dan biar saling masuk (antara LRT DKI dengan LRT Adhi Karya). Biar sama sistem pembayaran rupiah per kilometernya antara LRT yang di Jakarta dan di luar Jakarta," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (11/9/2015). 

Jika harga rupiah per kilometernya berbeda, LRT DKI tidak dapat masuk ke wilayah luar Jakarta. Dengan pemusatan lelang ke Kementerian Perhubungan, maka operasional LRT akan saling terintegrasi sehingga setiap koridor tidak berdiri sendiri.

Selain itu, lanjut dia, tidak boleh ada perbedaan harga dari luar kota dan dalam kota. "Makanya operator berapa banyak pun tidak apa-apa, tapi satu pembayaran dan semua orang boleh masuk. Karena relnya prasarana adalah milik pemerintah," kata Basuki. 

Presiden Joko Widodo sendiri telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit terintegrasi dengan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Serta Perpres Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaran Perkeretaapian Umum di wilayah DKI Jakarta. Di dalam Perpres tersebut, lanjut Basuki, Pemprov DKI boleh menunjuk langsung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membangun infrastruktur LRT.

Bila LRT pemerintah pusat dikerjakan oleh PT Adhi Karya, LRT DKI dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo. Nantinya, Pemprov DKI akan membeli kembali prasarana tersebut.

Karena dalam Perpres juga diatur semua prasarana LRT adalah milik negara. Untuk lelang rolling stock (pengadaan kereta) baru diserahkan kepada swasta.

"Nanti semua kereta bisa berjalan kemana saja dan kami cuma menyediakan prasarananya. Jadi bagi saya yang penting semua prasarana jadi milik pemerintah bukan milik swasta," kata Basuki.

Pemprov DKI pun tidak akan memberi subsidi untuk tarif LRT. Sebab, 70 persen prasarana sudah ditanggung pemerintah. Ia memprediksi satu kali perjalanan LRT bisa dikenakan tarif Rp 10-15 ribu.