Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Gedung DPRD Ini Rumah Rakyat, Masa Masuk Harus Bayar"

Kompas.com - 17/09/2015, 07:23 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Beragam pertanyaan disampaikan oleh anggota Badan Anggaran DPRD DKI kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Andriansyah. Permasalahan internal DPRD seperti parkir yang kini diatur oleh Dinas Perhubungan pun ikut ditanyakan saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

"Soal parkir di DPRD ini Pak dari Disub di Gedung DPRD. Kita enggak ngerti juga kenapa harus begini. Coba Pak ceritakan apa yang terjadi di wilayah otoritas DPRD ini," ujar anggota Banggar DPRD Pantas Nainggolan di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (16/9/2015) malam.

Andri pun menjawab dengan antusias. Dia melihat diskusi antara DPRD dengan Dinas Perhubungan sudah semakin seru. Dia pun menjawab pertanyaan Pantas.

"Seru aja nih Pak. Jadi gini Pak, kami ini kerja berdasarkan permohonan. Di situ ada permohonan dari Sekwan untuk tertibkan parkir. Ini kan supaya tertib pak," ujar Andri.

Pemimpin Banggar DPRD DKI Mohamad Taufik pun ikut bertanya mengenai hal itu kepada Andri.

"Kan ada bacaan tuh Pak kalau mulai tanggal 21 mulai bayar, itu yang menganggu pikiran Dewan Pak ha-ha-ha," ujar Taufik.

Andri pun menjelaskan bahwa anggota Dewan akan diberi perlakuan khusus. Mereka tidak akan dikenakan biaya sepeserpun untuk memarkir di gedung DPRD. Lahan parkirnya sendiri sudah disediakan secara khusus.

Sementara untuk pegawai negeri sipil (PNS) mereka akan dikenakan tarif berlangganan sebesar Rp 11.000 per bulan. Untuk masyarakat umum, dikenakan tarif gratis pada satu jam pertama dan membayar sesuai ketentuan pada jam berikutnya.

"Cuma Rp 11.000 Pak sebulan. Kecil banget itu. Untuk masyarakat kita terapkan sejam pertama gratis, sejam berikutnya bayar ketentuan. Kalau buat bapak-bapak Dewan khusus spesial gratis," ujar Andri.

Taufik pun menambahkan bahwa bukan itu yang dikhawatirkan anggota Dewan. Akan tetapi, anggota Dewan keberatan jika masyarakat yang datang ke gedung DPRD harus dikenai biaya parkir. Taufik ingin, masyarakat bisa gratis masuk ke gedung DPRD.

"Jadi anggap aja ini amalnya Dishub Pak. Amal ajalah ini," ujar Taufik.

"Gini Pak, filosofinya Gedung DPRD itu rumah rakyat. Masa mau masuk harus bayar," ujar anggota Banggar lain, Syahrial, menimpali.

"Jadi Pak, jangan masyarakat datang mau sampaikan masalah ke DPRD dia harus bayar. Tolong ya Pak Andri," ujar Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

FA Curi dan Sembunyikan Golok Tukang Kelapa untuk Bunuh Pamannya di Tangsel

FA Curi dan Sembunyikan Golok Tukang Kelapa untuk Bunuh Pamannya di Tangsel

Megapolitan
Bentuk Tim Lintas Jaya untuk Tertibkan Juru Parkir Liar, Kadishub DKI: Terdiri dari Polisi, TNI, sampai Kejaksaan

Bentuk Tim Lintas Jaya untuk Tertibkan Juru Parkir Liar, Kadishub DKI: Terdiri dari Polisi, TNI, sampai Kejaksaan

Megapolitan
Korban Kecelakaan Bus di Subang Bakal Diberi Pendampingan Psikologis untuk Hilangkan Trauma

Korban Kecelakaan Bus di Subang Bakal Diberi Pendampingan Psikologis untuk Hilangkan Trauma

Megapolitan
Tak Setuju Penertiban, Jukir Liar Minimarket: Yang di Bawah Cari Makan Setengah Mati

Tak Setuju Penertiban, Jukir Liar Minimarket: Yang di Bawah Cari Makan Setengah Mati

Megapolitan
Mengaku Tak Pernah Patok Tarif Seenaknya, Jukir di Palmerah: Kadang Rp 500, Terima Saja…

Mengaku Tak Pernah Patok Tarif Seenaknya, Jukir di Palmerah: Kadang Rp 500, Terima Saja…

Megapolitan
Elang Kumpulkan Uang Hasil Memarkir untuk Kuliah agar Bisa Kembali Bekerja di Bank...

Elang Kumpulkan Uang Hasil Memarkir untuk Kuliah agar Bisa Kembali Bekerja di Bank...

Megapolitan
Pegawai Minimarket: Keberadaan Jukir Liar Bisa Meminimalisasi Kehilangan Kendaraan Pelanggan

Pegawai Minimarket: Keberadaan Jukir Liar Bisa Meminimalisasi Kehilangan Kendaraan Pelanggan

Megapolitan
Polisi Tangkap Tiga Pelaku Tawuran di Bogor, Dua Positif Narkoba

Polisi Tangkap Tiga Pelaku Tawuran di Bogor, Dua Positif Narkoba

Megapolitan
Yayasan SMK Lingga Kencana Sebut Bus yang Digunakan untuk Perpisahan Siswa Dipesan Pihak Travel

Yayasan SMK Lingga Kencana Sebut Bus yang Digunakan untuk Perpisahan Siswa Dipesan Pihak Travel

Megapolitan
Usai Bunuh Pamannya Sendiri, Pemuda di Pamulang Jaga Warung Seperti Biasa

Usai Bunuh Pamannya Sendiri, Pemuda di Pamulang Jaga Warung Seperti Biasa

Megapolitan
Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana di Subang, Yayasan Akan Panggil Pihak Sekolah

Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana di Subang, Yayasan Akan Panggil Pihak Sekolah

Megapolitan
Soal Janji Beri Pekerjaan ke Jukir, Heru Budi Akan Bahas dengan Disnakertrans DKI

Soal Janji Beri Pekerjaan ke Jukir, Heru Budi Akan Bahas dengan Disnakertrans DKI

Megapolitan
Profesinya Kini Dilarang, Jukir Liar di Palmerah Minta Pemerintah Beri Pekerjaan yang Layak

Profesinya Kini Dilarang, Jukir Liar di Palmerah Minta Pemerintah Beri Pekerjaan yang Layak

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Lepas 8.000 Jemaah Haji dalam Dua Gelombang

Pemprov DKI Jakarta Lepas 8.000 Jemaah Haji dalam Dua Gelombang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Jangan Main Ditertibkan Saja, Dapur Orang Bagaimana?

Jukir Minimarket: Jangan Main Ditertibkan Saja, Dapur Orang Bagaimana?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com