Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinas Bina Marga Beli Sound System Rp 220 Juta karena Pindah ke Kantor Baru

Kompas.com - 18/09/2015, 19:21 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Bina Marga DKI Yusmada Faizal menjelaskan alasannya menganggarkan pengadaan sound system hingga Rp 220 juta. Yusmada mengatakan hal tersebut karena Dinas Bina Marga akan pindah ke gedung baru yang belum dipasang sound system di dalam gedungnya.

"Kita kan mau pindah ke gedung baru. Kita tanya ternyata gedung itu standar saja enggak ada speaker-nya. Gedung lama kami mau dipinjam Bareskrim. Kami pindah ke gedung tinggi di dekat sana juga di Jalan Jati Baru," ujar Yusmada di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (18/9/2015).

Selain itu, Yusmada menjelaskan bahwa selama ini aset sound system yang digunakan Dinas Bina Marga masih bergabung dengan Dinas Tata Air.

Sebab, kedua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ini dulunya memang tergabung menjadi satu dengan nama Dinas Pekerjaan Umum. (Baca: Bestari: Pengadaan "Sound System" Rp 220 Juta? Mau Demo Kebijakan Gubernur dengan Itu?)

Yusmana mengatakan aset sound system peninggalan Dinas PU itu akan dimiliki oleh Dinas Tata Air saja. Sementara, Dinas Bina Marga akan membeli yang baru.

Dia menilai wajar jika harganya mahal karena sound system tersebut akan diaplikasikan di seluruh ruangan di gedung baru mereka.

Yusmada juga menjawab soal anggaran pelatihan jasmani dan pembinaan rohani yang dinilai tidak perlu oleh anggota Badan Anggaran DPRD. Yusmada mengatakan, anggaran tersebut dibutuhkan untuk membayar instruktur olahraga.

Sementara itu, anggaran pembinaan rohani juga tidak hanya digunakan untuk pengajian saja seperti yang disebut anggota Banggar.

Melainkan juga membiayai kegiatan pada hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi dan juga kegiatan di bulan Ramadhan. "Seperti di bulan Ramadhan ada ceramah-ceramah begitu, duitnya dari mana?" ujar Yusmada.

Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus kembali menemukan anggaran yang dia nilai berlebihan dalam program kegiatan yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Saat ini, giliran pengadaan sound system di Dinas Bina Marga DKI yang disoroti karena mencapai Rp 220 juta, mengalahkan anggaran operasional kantor lain.

"Ada pengadaan sound system sampai Rp 220 juta. Apa Bapak mau melakukan demo terhadap kebijakan Gubernur pakai sound system semahal ini? Supaya suaranya keras? Sebaiknya Bapak pinjam sajalah, karema kami akan belikan sound system juga untuk Dinas Kebakaran," ujar Bestari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com