Baca: Anggaran Studi Banding DPRD DKI Capai Rp 21 Miliar
Selain itu, Bestari lagi-lagi mempertanyakan anggaran pembinaan rohani dan pelatihan jasmani yang kembali ada di SKPD ini. Bestari mengungkapkan ketidaksukaannya jika kegiatan rohani dan olahraga bagi pegawai negeri sipil (PNS) DKI harus menggunakan uang rakyat. Selain Dinas Bina Marga, SKPD lain seperti Dinas Tata Kota dan Korpri juga dikritik anggaran senam dan mengajinya.
Baca: Kunjungan DPRD DKI ke Bali Dinilai Hanya untuk Liburan
"Terkait nomenklatur, masih ada pembinaan rohani. Menurut saya, kurang bagus, Pak. Saya sarankan bikin pengajian terpusat dengan dinas lainnya saja, Pak, atau bisa bergabung dengan Korpri," ujar Bestari.
"Kemudian pelatihan jasmani. Pak, Bapak perintahkan saja ke bawahan Bapak untuk jalan kaki agak jauh kalau ke kantor," tambah dia.
Sebelumnya, Bestari sudah sering mempertanyakan banyaknya duplikasi anggaran dalam program setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hal tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran–Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
Baca: Kunker ke Provinsi Lain, DPRD DKI Dibekali Rp 703 Juta
"Untuk Disdukcapil, ada program pembinaan mental dan fisik. Pak, sebaiknya Bapak hapus saja ini. Lalu Bapak ikut olahraga di Korpri karena kemarin di Korpri sudah dianggarkan juga. Pembinaan spiritual juga ada di Korpri. Kok ada dobel-dobel mulu, Pak? Pemborosan ini namanya. Naudzubillah. Kan kita mau ikuti kata Gubernur agar jangan ada pemborosan," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (4/9/2015).