Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bestari: Pengadaan "Sound System" Rp 220 Juta? Mau Demo Kebijakan Gubernur dengan Itu?

Kompas.com - 18/09/2015, 19:06 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus kembali menemukan anggaran yang dia nilai berlebihan dalam program kegiatan yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Saat ini, giliran pengadaan sound system di Dinas Bina Marga DKI yang mencapai Rp 220 juta.

Baca: Anggaran Studi Banding DPRD DKI Capai Rp 21 Miliar

"Ada pengadaan sound system sampai Rp 220 juta. Apa Bapak mau melakukan demo terhadap kebijakan Gubernur pakai sound system semahal ini? Supaya suaranya keras? Sebaiknya Bapak pinjam sajalah, karena kami akan belikan sound system juga untuk Dinas Kebakaran," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (18/9/2015).

Selain itu, Bestari lagi-lagi mempertanyakan anggaran pembinaan rohani dan pelatihan jasmani yang kembali ada di SKPD ini. Bestari mengungkapkan ketidaksukaannya jika kegiatan rohani dan olahraga bagi pegawai negeri sipil (PNS) DKI harus menggunakan uang rakyat. Selain Dinas Bina Marga, SKPD lain seperti Dinas Tata Kota dan Korpri juga dikritik anggaran senam dan mengajinya.

Baca: Kunjungan DPRD DKI ke Bali Dinilai Hanya untuk Liburan

"Terkait nomenklatur, masih ada pembinaan rohani. Menurut saya, kurang bagus, Pak. Saya sarankan bikin pengajian terpusat dengan dinas lainnya saja, Pak, atau bisa bergabung dengan Korpri," ujar Bestari.

"Kemudian pelatihan jasmani. Pak, Bapak perintahkan saja ke bawahan Bapak untuk jalan kaki agak jauh kalau ke kantor," tambah dia.

Sebelumnya, Bestari sudah sering mempertanyakan banyaknya duplikasi anggaran dalam program setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hal tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran–Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Baca: Kunker ke Provinsi Lain, DPRD DKI Dibekali Rp 703 Juta

"Untuk Disdukcapil, ada program pembinaan mental dan fisik. Pak, sebaiknya Bapak hapus saja ini. Lalu Bapak ikut olahraga di Korpri karena kemarin di Korpri sudah dianggarkan juga. Pembinaan spiritual juga ada di Korpri. Kok ada dobel-dobel mulu, Pak? Pemborosan ini namanya. Naudzubillah. Kan kita mau ikuti kata Gubernur agar jangan ada pemborosan," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (4/9/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com