Ini Alasan Ahok Serahkan Saham DKI di BUMD kepada PT Jakpro

"Setelah Jakpro go public akan ada strategic partner profesional yang mengawasi. Kami enggak mungkin mengawasi BUMD menggunakan Badan Pengawas BUMD dan Penanaman Modal, mana bisa," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (9/10/2015). 

Ahok, sapaan Basuki menargetkan PT Jakpro bisa go public pada tahun 2018 mendatang. Ada lima badan usaha yang sahamnya akan diserahkan ke PT Jakpro.

Namun dua BUMD yang sudah pasti diserahkan sahamnya adalah PT Jakarta International Estate Pulogadung (PT JIEP) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN). 

Adapun Pemprov DKI memiliki saham kepemilikan sebesar 26,85 persen di PT KBN dan 50 persen saham di PT JIEP.

"Ancol lagi dikaji (penyerahan saham) karena Ancol sudah go public juga. Minimal dua (BUMN) dulu lah kami kasih (sebagian saham). Kami juga mau lebur saham PD Sarana Pembangunan Jaya dan PT Jakarta Tourisindo jadi punyanya PT Jakpro," kata Basuki.

Basuki berencana memberi penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp 10 triliun kepada PT Jakpro pada APBD 2016 mendatang.

Hanya saja, kata Basuki, DPRD tidak menyepakati rancangan anggaran di dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016 itu.

"BUMN itu disuntik modal sampai Rp 34 triliun, saya mau suntik Rp 10 triliun lah ke PT Jakpro. Tetapi sekali lagi, nyangkut-nya di DPRD. Jadi, (nilai PMP-nya) agak diturunkan," kata Basuki. 

Adapun lima perusahaan yang diproyeksikan untuk masuk holding adalah PT Tjipinang Food Station, PT Jakarta Tourisindo, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PT KBN, dan PT JIEP.

Kelima BUMD tersebut akan berstatus sebagai anak perusahaan PT Jakpro. Perusahaannya juga diwajibkan membeli sisa saham yang dimiliki oleh pihak swasta di tiap-tiap BUMD.

Beberapa proyek yang akan dikerjakan PT Jakpro adalah pembangunan rumah susun, kampung atlet, pembangunan infrastruktur Light Rail Transit (LRT), akuisisi perusahaan, dan holding beberapa BUMD.