Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik malah mempertanyakan konsistensi ICW dalam pengusutan kasus korupsi.
Ia menilai, sikap ICW terlalu berat sebelah karena terlalu membela Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Apakah ICW sudah tidak peduli pada korupsi? Atau ICW sudah jadi penasihat Ahok sehingga marah saat Ahok dilaporkan untuk kasus korupsi? Atau jangan-jangan ICW sudah menjadi bagian dari Ahok?" kata Taufik saat dihubungi, Senin (2/11/2015).
Taufik kemudian membandingkan sikap ICW saat mendukung langkah Ahok yang melaporkan dugaan korupsi pengadaan alat penyedia daya listrik atau uninterruptible power supply (UPS) ke KPK beberapa bulan silam.
"Setelah DPRD DKI melaporkan Pemprov DKI ke KPK, kenapa ICW yang sewot? Padahal, ketika Ahok melaporkan DPRD ke KPK, ICW ikut getol melaporkan."
"Ini kok ICW malah menghujat laporan DPRD ke KPK soal korupsi di Pemprov DKI?" ujar politisi Partai Gerindra ini.
Laporan indikasi kerugian daerah dalam pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras oleh DPRD ke KPK dilakukan pada Jumat pekan lalu.
Dalam laporan tersebut, DPRD yang diwakili Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) menyampaikan melaporkan hasil kerjanya berdasarkan LHP BPK sebagai barang bukti.
Menurut Koordinator Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri, LHP BPK tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti yang kuat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.