M Taufik: Kapan Lagi Kita "Manjain" Orang Miskin?

Apalagi, alasan penolakan adalah tidak sepakat penggunaan bangunan itu sebagai rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) setelah Asian Games 2018 berakhir.

Komisi II DPR RI malah menginginkan bangunan itu akan digunakan untuk hal komersil seperti apartemen dan hotel.

"Lah sekarang apartemen sama hotel sudah buat orang siapa? orang kaya. Kalau rusun itu ya buat orang miskin. Lagian kapan lagi sih kita manjain orang miskin dengan dikasih rusun di tengah kota? " ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (4/12/2015).

"Jangan mentang-mentang dia orang miskin kita taruh di ujung Marunda sana di laut," sambung Taufik.

Taufik mengatakan, DPRD DKI justru lebih setuju dengan rencana awal Pemerintah Provinsi DKI yang ingin menjadikan Wisma Atlet itu sebagai rumah susun.

Apalagi, Pemprov DKI memang sedang membutuhkan banyak lahan untuk dibangun rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah.

"Jadi ya buat rusun ajalah, ngapain lagi taruh orang kaya di situ," ujar dia.

Sebelumnya, DPR RI telah menolak hibah lahan di Kemayoran untuk pembangunan Wisma Atlet kepada Pemerintah Provinsi DKI.

Kepala BPKAD Heru Budi Hartono mengatakan DPR menolak karena tidak setuju dengan pemanfaatan Wisma Atlet sebagai rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) setelah Asian Games 2018 berakhir. Dengan demikian, hibah pun dibatalkan.

Lahan di Kemayoran yang ingin digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI tidak bisa lagi menggunakan konsep hibah.

Heru mengatakan lahan tersebut bisa digunakan dengan menggunakan sistem kerja sama pemanfaatan aset.

Dengan demikian, kata Heru, Pemprov DKI akan menunjuk pelaksana pembangunan Wisma Atlet yaitu PT Jakarta Propetindo sementara Setneg akan menunjuk Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran sebagai pihak yang mengelola lahan.

Setelah Asian Games, bangunan wisma atlet juga akan digunakan untuk kepentingan komersil.