Dia menjadi satu-satunya pegawai negeri sipil (PNS) yang masuk bursa cagub partai dengan suara terbanyak kedua di Jakarta.
Direktur Cyrus Network Hasan Nasbi menilai, sebenarnya Saefullah bisa memiliki peluang untuk melawan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, tetapi dengan syarat-syarat tertentu.
"Sekda ini kita belum tahu persis siapa. Kekayaannya kalau dibuktikan terbalik wajar enggak dengan penghasilan alaminya? Atau dengan pajak mereka, seimbang enggak, kan begitu," ujar Hasan ketika dihubungi, Minggu (3/1/2016).
Hasan mengatakan, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa Saefullah merupakan PNS yang bersih.
Hasan mengatakan, saat ini popularitas Saefullah memang tidak tinggi dan masih jauh lebih rendah untuk menyaingi Ahok (sapaan Basuki).
Namun, urusan popularitas bisa dikejar jika Saefullah terbukti sebagai PNS teladan yang berbeda dari PNS lain. Itu justru bisa mendongkrak popularitas Saefullah sendiri.
"Kalau muncul satu birokrat yang enggak tercemar, hartanya bisa dibuktikan, pajak seimbang, dan tak terlibat kasus hukum, justru dia cepat terkenal lho karena dia orang aneh."
"Puluhan tahun di birokrasi dengan banyak godaan, tapi dia enggak menyentuh itu. Itu luar biasa," ujar Hasan.
Namun, Hasan mengibaratkan mencari PNS yang bersih bagaikan mencari jarum dalam jerami. Dia yakin ada PNS semacam itu di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, tetapi sulit ditemukan.
Apa keuntungan jika PNS jadi gubernur?
Hasan tidak menampik ide untuk menjadikan PNS sebagai gubernur adalah ide yang bagus. Sebab, ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh partai jika mengusung cagub dari kalangan PNS.
"Karena mereka yang paling paham nomenklatur dan peta birokrasi di dalam pemerintahan," ujar Hasan.
Hasan mengatakan, banyak partai yang sering lupa bahwa birokrasi di Jakarta memiliki kekuatan politik yang besar.
Hal itu khususnya dalam mengeksekusi anggaran yang berguna untuk mempercepat pembangunan. Penguasaan birokrasi di Jakarta bisa memberikan keuntungan positif tersendiri.