Pemprov DKI Diminta Umumkan Alasan Copot Lagi PNS DKI

Syarif menilai, sampai saat ini indikator tersebut belum jelas.

"Itu belum terang benderang disampaikan ke masyarakat," ujar Syarif ketika dihubungi, Kamis (7/1/2016).

Menurut Syarif, indikator yang seharusnya digunakan dalam merombak PNS DKI adalah tingkat penyerapannya. Sebab, penyerapan juga merupakan indikator keberhasilan pemakaian anggaran sebuah provinsi.

Pejabat yang bisa meningkatkan penyerapan di SKPD-nya menandakan bahwa dia sudah berkinerja baik sehingga tidak perlu diganti. Indikator kedua yang seharusnya digunakan BKD adalah soal perilaku pelayanan PNS tersebut.

Syarif mengatakan keduanya harus dijadikan bahan pertimbangan dalam merombak PNS. Dia mengaku heran bahwa perombakan yang terjadi saat ini seringkali berdasarkan alasan yang tidak jelas.

Sedikit saja kesalahan yang dibuat PNS, langsung dijadikan alasan untuk mencopot tanpa melihat kinerja mereka setahun terakhir.

Syarif mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk berhati-hati dengan kebiasannya ini. Sebab, meski merupakan hak Ahok (sapaan Basuki), masyarakat tetap memantau kebiasaan Ahok yang kerap bongkar pasang PNS ini.

Sudah banyak juga yang mengkritik gaya Ahok dalam membenahi birokrasi.

"Ahok kan katanya pakai filosofi main bola. Kalau pemain enggak perform, langsung ganti pemain cadangan. Tapi jangan salah, permainan bola menarik karena ada suporter, suporternya itu masyarakat," ujar dia.

Ahok akan melakukan perombakan PNS lagi pada Jumat (8/1/2016) esok. Ahok memastikan bakal mengganti posisi Henry Perez Sitorus dari Kepala Suku Dinas Perhubungan Transportasi (Kasudinhubtrans) Jakarta Pusat dan Yadi Rusmayadi dari posisi Kepala Satpol PP Jakarta Pusat pada Jumat (8/1/2016).

Alasan penggantian itu adalah masih banyak parkir liar serta pedagang kaki lima (PKL) yang marak di wilayah yang dipimpin Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede itu.