Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada SK Penunjukan Jakpro sebagai Pelaksana Proyek Velodrome dan Equistrian

Kompas.com - 13/01/2016, 20:20 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kendala administratif menjadi penyebab belum dimulainya pembangunan arena balap sepeda velodrome Rawamangun dan arena equistrian (pacuan kuda) Pulomas untuk Asian Games 2018.

Menurut Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Sylviana Murni, belum ada instruksi penunjukkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pelaksana proyek pembangunan arena tersebut.

Pemprov DKI Jakarta belum menerbitkan surat keputusan gubernur ataupun peraturan gubernur terkait. (Baca: Sempat Bilang Batal, Ahok Kini Paksa Jakpro Rehab Velodrome)

"Ternyata PT Jakpro masih menunggu (SK) penunjukkannya. Tetapi enggak apa-apa, harus jalan terus kata Pak Wagub (Djarot Saiful Hidayat)" kata Sylviana Murni di Balai Kota, Rabu (13/1/2016). 

Sementara itu, Direktur Operasional PT Jakpro Wahyu A. Harun mengatakan bahwa dua proyek pembangunan itu masih berlanjut sesuai jadwal. (Baca: Ahok: Kalau Jakpro Tak Bisa Urus Velodrome, Silakan Mundur...)

Ia tidak mengungkapkan detail anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan velodrome dan equistrian tersebut.

"Saya belum tahu, orang belum ditunjuk juga, nanti saya salah jawab," kata Wahyu. 

Ia tidak menjawab pertanyaan wartawan mengenai SK gubernur terkait proyek tersebut. Begitu pula ketika ditanya sudah sejauh mana PT Jakpro memulai kegiatan tersebut.

"Intinya kami bekerja. Bukan wewenang saya untuk memberikan statement ini semua," ujar Wahyu.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) PT Jakpro Abdul Hadi juga menghindari pertanyaan wartawan.

"Tanya sama Wagub saja," kata Hadi singkat saat ditanya mengenai proyek velodrome.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama marah atas keterlambatan PT Jakpro melakukan lelang konstruksi pembangunan velodrome Rawamangun dan rehabilitasi equistrian Pulomas.

Bahkan, Basuki tak khawatir jika velodrome dipindahkan ke Bandung, Jawa Barat. (Baca: Kerja Jakpro Terlalu Lamban, Ahok Pasrah Penggunaan Velodrom Dialihkan ke Bandung)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Megapolitan
Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Megapolitan
Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Megapolitan
Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com