Ahok Akui Kinerja Pemerintahan DKI Buruk

Oleh karena itu, menurut dia, tak heran jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) menilai kinerja Pemprov DKI buruk selama tahun 2015. 

"Sudah kebiasaan (aparat pemerintahan) enggak melayani, ya. Kebiasaan kalau ngerjain proyek juga tunjuk langsung. Otaknya sudah proyek terus selama ini," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (20/1/2016). 

Namun, Basuki tak menampik, beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI sudah berkinerja baik.

Namun, orang-orang di bagian bawah birokrasi SKPD tersebut masih banyak yang bermain. Contohnya, Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

"Saya minta (PHL) dinas ke kelurahan, disuruhnya 20-30 orang pindah ke sana, tetapi ternyata cuma 4 orang. Fiktif orang-orangnya," kata Basuki. 

Modus itu tak hanya terjadi pada Dinas Kebersihan DKI, tetapi juga Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

"Memang sudah kebiasaan main dengan swasta, itu yang terjadi di kita. Lalu ada juga main penunjukan langsung. (Pegawai) eselon III paling parah, dan (pegawai) eselon II mungkin dapat setoran juga. Ini pelan-pelan harus diberantas," kata Basuki. 

Kementerian PAN dan RB mengeluarkan rapor kinerja pemerintahan daerah tingkat provinsi selama 2015. Dalam rapor tersebut, Pemprov DKI Jakarta mendapat nilai C atau berada di peringkat ke-18 dari 34 provinsi di Indonesia. 

Pemprov DKI Jakarta mendapat nilai 58,57. Sementara itu, Pemprov DI Yogyakarta menempati peringkat pertama dengan nilai 80,66 atau A.

Posisi terakhir ditempati Pemprov Kalimantan Utara dengan nilai 25,34 atau D.