Bagaimana Kepemimpinan Jakarta jika Tanpa Ahok?

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk maju melalui jalur independen dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dinilai beresiko tinggi. Segala kemungkinan bisa terjadi.

Termasuk kemungkinan relawan pendukungnya, "Teman Ahok" tak berhasil mengumpulkan target satu juta fotokopi KTP. Namun, Basuki mengaku tak ambil pusing menghadapi Pilkada DKI 2017.

Tugasnya kini hanya bekerja dan mempersiapkan sistem agar pemerintahan DKI Jakarta tetap berjalan. Ia ingin meninggalkan kesan yang baik bila nantinya dia tidak terpilih lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"(Kepemimpinan) saya sampai Oktober 2017 pun kamu akan lihat bedalah Jakarta. Tahun ini kamu lihat Jakarta beda lah, saya jamin," ujar Basuki beberapa waktu lalu.

Di samping itu, Basuki menginginkan gubernur selanjutnya dapat menerapkan standar tinggi dalam melayani warga Jakarta. Salah satu sistem yang tengah dibangunnya adalah sistem penyusunan penganggaran melalui e-budgeting hingga satuan ketiga.

Gubernur penggantinya tidak dapat lagi mengutak-atik sistem yang ia bangun dan warga dapat mengawasinya. Bahkan, menurut dia, Gubernur yang mencoba mengubah sistem yang sudah dia bangun, akan berdampak buruk bagi mereka.

"Saya jamin sistem yang saya bangun, (gubernur) yang gantiin saya pun kalau dia ubah sembarangan pasti dicaci maki orang, langsung jatuh dia. Saya buat standar tinggi," kata Basuki.

"Kamu tahan enggak jadi gubernur tiap hari datang masuk pagi pukul 07.30 WIB sampai pulang malem, Sabtu-Minggu bawa pulang koper. Liburan bawa pulang koper. Mana ada disposisi saya yang lebih dari seminggu," kata Basuki lagi.

Jakarta butuh sistem bukan figur

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi, melihat tidak akan ada perubahan yang signifikan ketika Jakarta berganti kepemimpinan. Termasuk jika Basuki tidak memimpin ibu kota kembali.

Muradi menjelaskan, sistem pemerintahan DKI Jakarta tetap akan berjalan, meskipun berganti kepemimpinan.

"Siapapun pemimpinnya tidak masalah, sistem tetap berjalan. Shock di awal pasti ada, tapi itu terjadi normatif saja," kata Muradi kepada Kompas.com.

Ia mengatakan, berbagai sistem seperti e-budgeting, pembelian barang dan jasa melalui e-katalog, serta pengusulan anggaran melalui e-musrenbang tetap akan berjalan. Yang dibutuhkan hanyalah pengawasan dari gubernur, satuan kerja perangkat daerah, DPRD DKI, serta warga Jakarta sendiri.

"Selama dibangun sistem, individu bukan lagi menjadi unsur kuat. Berganti kebijakan, birokrasi tetap akan dibangun dan berjalan. Karena yang dibutuhkan itu adanya sebuah sistem bukan figur," kata Muradi.