JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis perempuan yang sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur DKI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik kebiasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan TNI dan kepolisian dalam penertiban.
Menurut dia, bantuan TNI dan Polri malah membawa suasana perang.
"Ini bukan urusan perang, TNI turun. Kalau warga sipil, apalagi urusannya dengan orang marginal, mereka enggak pernah menjadi pemenang," ujar Luluk dalam sebuah diskusi di Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis (21/4/2016).
(Baca: Penggusuran yang Dilakukan Ahok Dibandingkan dengan Era Jokowi)
Luluk mengatakan, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pendekatan secara manusiawi kepada warga yang digusur.
Ia lantas mencontohkan sikap Presiden RI Joko Widodo ketika masih menjadi Gubernur DKI atau Wali Kota Solo.
Menurut dia, Jokowi terbiasa melakukan pendekatan dengan makan bersama warga yang akan digusur.
(Baca: Bakal Cagub DKI Ini Bandingkan Penataan Kali di Jakarta dan Melaka )
Kendati demikian, Luluk mengaku tidak sedang menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Ia mengaku hanya menekankan bahwa pemerintah harus arif dalam mengurus warganya.
"Ini bukan soal Pak Ahoknya ya. Pemerintahan siapa pun ya enggak boleh arogan. Warga kita ini sangat baik kok, pasti rencana kita didukung kalau pendekatannya baik," ujar Luluk.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.