Luar Batang Kian Panaskan Hubungan Ahok dan Yusril

JAKARTA, KOMPAS.com - Yusril Ihza Mahendra dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama berencana maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Mereka kerap mengeluarkan sindiran-sindiran terkait program kerja keduanya.

Tensi di antara keduanya bertambah memanas ketika Yusril ditunjuk warga Luar Batang sebagai kuasa hukum. Sebab, Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah memerintahkan pada Mei 2016 ini, kawasan Luar Batang ditertibkan.

Yusril sebagai kuasa hukum warga meminta Basuki, atau Ahok, tidak sewenang-wenang. Dia meminta Pemprov DKI Jakarta menunjukkan sertifikat atas kepemilikan Kampung Luar Batang. Selain itu, dia meminta bukti bahwa tanah Luar Batang adalah aset milik Pemprov DKI.

"Jika mereka mengklaim ini milik miliknya, mereka harus menunjukan semuanya. Kalau tidak, maka Pemprov-lah yang menyerobot kampung ini," ujar Yusril di depan ratusan warga Luar Batang, Jakarta Utara, Rabu (20/4/2016).

Menanggapi itu tersebut, Ahok malah menantang Yusril untuk menggugat Pemprov melalui jalur hukum. Dia menolak berdebat panjang lebar hanya melalui media.

"Kita tidak usah berdebat kayak gitu. Silakan gugat. Kan dia pengacara, ngerti hukum, ya gugat saja. (Warga Luar Batang) yang ngaku-ngaku punya sertifikat juga gugat saja," ujar Ahok di Balai Kota, Kamis (21/4/2016).

Ahok mengaku lebih senang meladeni tantangan pihak yang berseberangan dengannya melalui jalur hukum karena jika melalui pemberitaan, yang terjadi hanya perang opini.

"Jadi, tidak usah gertak-gertak gitu. Kalau ternyata tidak ada sertifikatnya, aku pidanain balik. Santai saja," ujar Ahok.

Menurut Ahok, saat ini, telah terbangun opini bahwa Pemprov DKI akan membongkar masjid dan menghancurkan makam habib. Padahal, Pemprov hanya akan membongkar rumah warga yang menduduki lahan negara.

"Itu kan sesuatu yang tidak pantas gitu, lho," kata Ahok, soal disebarkannya opini masjid dan makam keramat akan dibongkar juga.

Selama ini, Ahok selalu menyatakan bahwa lahan yang ditempati warga Luar Batang milik Pemprov DKI. Adapun sertifikatnya mencantumkan PD Pasar Jaya.

Menjawab tantangan Ahok soal gugatan, Yusril menjawab santai. Dia menyatakan akan menggugat Pemprov DKI terkait rencana penggusuran.

"Ya, secepatnya karena saya juga akan berpacu dengan waktu. Rencananya Pemda akan menggusur pada bulan Mei. Semoga saja ada keputusan pengadilan untuk menghentikan kegiatan ini," ujar Yusril.

Yusril menyebut Pemprov DKI sampai saat ini tidak bisa menujukan sertifikat kepemilikan dari Badan Pertanahan Negara (BPN) bahwa Luar Batang adalah milik Pemprov.

Pemprov DKI sudah melayangkan surat pemberitahuan penertiban kepada warga RW 01, 02, 03, dan 04 Luar batang pada Kamis (24/3/2016).

Pemprov DKI menyebut penertiban di kawasan Luar Batang untuk merevitalisasi kawasan wisata Sunda Kelapa museum Bahari dan kawasan Luar Batang. Realisasinya baru RW 04 yakni Pasar Ikan yang sudah selesai ditertibakan.