Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Bersimpati pada Rustam Effendi yang Dituding Ahok Berpihak kepadanya

Kompas.com - 24/04/2016, 08:24 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Yusril Ihza Mahendra menyayangkan tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kepada Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi. Ahok menuding Rustam berpihak kepada Yusril karena tidak juga menertibkan permukiman liar di kolong tol Ancol.

"Saya sangat bersimpati kepada Wali Kota Jakut yang baru-baru ini dituding Pak Gubernur 'sekongkol' dengan saya dalam rencana pelaksanaan kebijakan penggusuran," kata Yusril, melalui pesan singkat yang dikirim kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (23/4/2016) malam.

Secara pribadi, Yusril menegaskan dirinya tidak mengenal Rustam. Bahkan, Yusril tak pernah berkomunikasi dengan Rustam. (Baca: Ahok Curiga Wali Kota Jakut Berpihak kepada Yusril)

Sehingga, ia menyebut tudingan Ahok itu tidak beralasan. Ia pun mengimbau agar Ahok dapat bertindak lebih bijak kepada Rustam dan seluruh bawahannya.

"Bukan wali kota yang berwenang membuat kebijakan. Karena itu, jika memang Gubernur punya kebijakan melakukan penggusuran, maka sebaiknya Gubernur buat surat keputusan, atau paling tidak Surat Perintah Pembongkaran," kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Yusril menyebut lurah, camat, serta wali kota kerap terpojok ketika berhadapan dengan warga saat melakukan penggusuran. Karena, lanjut dia, para pejabat itu hanya pelaksana instruksi Gubernur.

"Dengan cara itu pula, Gubernur DKI akan terlihat gagah di mata rakyat karena berani keluarkan perintah penggusuran. Bukan membuat wali kota dan camat serba salah berhadapan dengan warga, apalagi sampai dituding sekongkol dengan bakal calon gubernur. Kasihan wali kota dan camat," kata Yusril.

Tudingan yang dilontarkan Ahok kepada Rustam disampaikan saat rapat penanganan banjir di Balai Kota, Jumat (22/4/2016) lalu. Ahok mendengar laporan jajaran Dinas Tata Air yang mengeluhkan kesulitan menormalisasi saluran air di kolong tol Ancol, Penjaringan, karena banyaknya permukiman liar.

Mendengar keluhan Dinas Tata air tersebut, Ahok langsung menegur Rustam yang lambat melakukan penertiban. Padahal, perintah untuk melakukan menormalisasi saluran air di kolong tol Ancol sudah diberikan sejak tahun lalu.

"Duh Pak Wali Kota ini, saya selalu bilang begini Pak Wali, Pak Wali kalau saya suruh usir orang itu wah ngelesnya. Jangan-jangan satu pihak sama Yusril ini?" ujar Ahok.

Kompas TV Ahok: Yang Suka Tinggal di Tempat Kumuh, Pilih Yusril!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com