Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Buat Saya dan Pak Jokowi, Lebih Baik Punya Data Benar meski secara Politik Menyakitkan

Kompas.com - 01/05/2016, 15:05 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung keinginan Presiden RI Joko Widodo yang ingin semua pihak menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Ahok, sapaan Basuki, bercerita bahwa sejak Jokowi masih menjadi gubernur, Jokowi sudah sadar pentingnya data tentang warga yang akurat.

"Dari saya ikut beliau (Jokowi) jadi gubernur, beliau sadar betul yang paling penting adalah kita tahu siapa kita. Kita (harus) punya data yang benar, jangan ngaco-ngaco datanya."

"Bukan ngaco sebetulnya, tapi standar mengumpulkan data yang berbeda," ujar Ahok di rumah pribadinya di Kompleks Pantai Mutiara, Minggu (1/5/2016).

Sebagai contoh, dulu Jokowi dan Ahok menolak memakai standar garis kemiskinan sebanyak 2.500 kalori per hari.

Jika menggunakan standar tersebut, orang berpenghasilan Rp 500.000 per bulan masih dianggap tidak miskin. Imbasnya, mereka tidak berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Ahok mengatakan, dia dan Jokowi sepakat untuk menggunakan perhitungan kebutuhan hidup cukup. Ketika itu, Pemprov DKI juga meminta tolong kepada BPS untuk mendata.

BPS tidak hanya memasukkan orang yang berpenghasilan Rp 500.000 sebagai orang miskin, tetapi juga memasukkan data orang yang hampir miskin ke dalam data tersebut.

Dengan demikian, data warga miskin di Jakarta secara otomatis menjadi bertambah dari 3,8 persen menjadi 15 persen.

"Nah, itu waktu dulu Pak Jokowi dikritik orang. Baru jadi gubernur setahun saja orang miskinnya malah naik, bukannya turun. Itu karena kami mengganti standar penghitungan sebetulnya," ujar Ahok.

"Buat saya dengan Pak Jokowi, lebih baik kita punya data yang asli, benar, kriteria yang betul sekalipun secara politik menyakitkan. Tetapi, kami tahu sesungguhnya berapa orang miskin yang belum kami urus," ujar dia.

Hari ini petugas sensus BPS mendatangi rumah Ahok untuk mewawancarainya dalam rangka Sensus Ekonomi 2016.

Petugas BPS mendata Ahok dengan pertanyaan seputar usaha yang dimiliki oleh Ahok. Namun, Ahok menjawab bahwa dia tidak memiliki usaha selama dia menjadi gubernur.

Kompas TV Ahok: Ini Semua untuk Turunin Biaya Hidupmu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com