Unjuk Rasa Turunkan Ahok dari Tahun ke Tahun..

JAKARTA, KOMPAS.com - Unjuk rasa dengan agenda menurunkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bukan terjadi sekali. Sejak Ahok menjabat sebagai gubernur pada 2014 silam, unjuk rasa menurunkan dirinya digalakkan sejumlah organisasi agama, salah satunya Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ).

Pada akhir 2014 silam, GMJ melakukan aksi unjuk rasa untuk menurunkan Ahok. Dalam aksi itu juga ada gubernur tandingan, Fachrurozi.

Dalam aksi, massa menginginkan agar Ahok turun dari jabatannya dan diganti dengan Fahrurozi.

Berganti tahun, tepatnya pada April 2015, massa dari organisasi masyarakat berunjuk rasa menolak kebijakan Ahok telah menggusur paksa rumah para warga di Kali Apuran, Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi unjuk rasa itu di Istana Negara. Agenda itu pun masih sama yakni untuk menurunkan Ahok. (Baca: Ingin Turunkan Ahok, GMJ Klaim Bawa 100.000 Orang)

Pada bulan Juni 2015, GMJ dan FPI kembali mengadakan aksi unjuk rasa menurunkan Ahok. Menurut demostran, DPRD DKI Jakarta tidak melanjutkan hak angket yang terhadap Ahok. Padahal hak angket itu sudah dapat dilihat hasilnya, yakni Ahok disebut melanggar undang-undang karena menyerahkan APBD DKI 2015 yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri.

Berganti pada tahun 2016, unjuk rasa mulai mengagendakan hal lain dalam aksinya. Massa meminta Ahok ditangkap karena sudah melanggar hukum. Misalnya pada aksi unjuk rasa dari ormas agama pada April 2016 lalu di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca: Jika Aspirasinya Tak Diakomodasi, Massa GMJ Ancam Duduki Balai Kota DKI)

Dalam orasinya, massa menuntut KPK menetapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka kasus jual beli lahan RS Sumber Waras dan korupsi Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Hari ini, Selasa (3/5/2016), rencananya juga akan diadakan aksi Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) di Balai Kota dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi itu gabungan dari berbagai masyarakat Jakarta Utara dan korban penggusuran Ahok.

Rencananya aksi itu akan diikuti oleh 10 ribu orang. Aksi itu menentang kebijakan Ahok dalam penggusuran di Jakarta Utara. Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) wilayah Koja, Endi, aksi ini merupakan langkah awal mementang kebijakan Ahok di Jakarta Utara. Kebijakan yang paling dinilai menyengsarakan adalah penggusuran.

Aksi ini juga disebut-sebut lantaran mundurnya Rustam Effendi dari jabatan wali kota Jakarta Utara. "Ini baru aksi awal. Ini aksi solidaritas gerakan awal karena mundur Wali Kota," kata Endi di Jakarta, Senin (2/5/2016).