Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pajak Reklame, Hasnaeni Sebut Pemprov DKI Hanya Cari Sensasi

Kompas.com - 10/05/2016, 20:37 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kader Partai Demokrat, Mischa Hasnaeni Moein atau yang menjuluki dirinya "Wanita Emas", mengaku sudah mengetahui masalah papan reklame yang ia gunakan untuk kampanye disegel oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.

Menurut Hasnaeni, pemilik reklame telah membayar pajak. Ia justru menuding penyegelan itu dilakukan hanya untuk mencari sensasi.

"Yang belum bayar pajak itu bukan saya, melainkan yang punya billboard, Dia (pemilik billboard) sudah tahu. Menurut dia, dia sudah bayar, jadi orang Pemda (Pemprov) DKI biasa, nyari-nyari sensasi," ujar Hasnaeni kepada Kompas.com di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/5/2016).

Hasnaeni menyebut, sebagai penyewa, dirinya tidak tahu apakah pemilik papan reklame sudah membayar pajak atau belum.

Namun, Hasneni menilai, Pemprov DKI Jakarta sengaja mencari sensasi karena dirinya merupakan bakal calon gubernur DKI 2017.

"Bukan kesalahan saya. Saya kan sebagai penyewa, tidak ada kesalahan saya, dong. Ya tetapi biasalah, namanya orang. Soalnya, 'Wanita Emas' kan calon gubernur yang paling seksi," ujar Hasnaeni.

Hingga Selasa ini, reklame kampanye Hasnaeni di papan yang berada di Jalan Warung Jati Barat, Buncit, Jakarta Selatan, yang juga dekat dengan kediaman Hasnaeni, belum juga dicopot.

Reklame itu memuat tulisan, "Hj. Hasnaeni, SE, MM, Pro Rakyat, Mengubah Sampah Jadi Emas, Mengatasi Banjir 5 Tahun, Mengatasi Macet 1 Tahun, dan KTP Jitu, Wanita Emas".

Kompas TV Hasnaeni "Blusukan" ke Taman Kuliner Menteng


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com