Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/05/2016, 11:56 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski Qlue dianggap memberatkan ketua RT/RW, sebagian warga mendukung penggunaan aplikasi laporan warga tersebut. Mereka meminta penggunaan Qlue terus didorong dan tidak dipaksakan.

Herriawan (45), warga Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengaku tak pernah melapor via Qlue, tetapi ia mendukung pelaporan tersebut karena laporan via Qlue dinilainya cepat ditanggapi.

"Pernah iseng adik saya foto sampah dekat rumah, ternyata ditanggapi cepat ya besok paginya ada 'Pasukan Oranye'," kata Herriawan, Senin (30/5/2016).

(Baca juga: Cerita CEO Qlue soal Ketua RT yang Sibuk, tetapi Tetap Kirim Laporan 3 Kali Sehari)

Herriawan juga turut bangga atas kinerja kelurahannya, Pulo, yang kini menempati peringkat teratas di Qlue dengan 87 poin.

Ia pun tertarik untuk mulai menggunakan Qlue kendati hanya untuk meresensi tempat makan di sekitar rumahnya.

Sementara itu, Riri, warga Jalan Bumi, Kebayoran Baru, mengaku memiliki akun Qlue dan mengaku puas akan aplikasi tersebut. Ia menilai, laporan melalui Qlue cepat diproses.

"Saya pakai (Qlue), tetapi jarang karena sudah ada RT dan RW yang diwajibkan. Kasihan sih tetapi kalau harus wajib," ujar dia. 

Riri mengaku pernah melapor melalui Qlue terkait sampah, parkir liar, dan mati listrik.

Semua laporan itu, kata dia, langsung diproses oleh instansi terkait. Ia pun berpendapat agar Qlue tidak dibebankan ke satu orang seperti ketua RT.

Ketua RT 08/08, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, Dewi Sayekti, mengatakan bahwa ia mendukung program pemerintah terkait Qlue.

Kendati demikian, ia khawatir jika RT/RW terlalu dipaksakan untuk melapor melalui Qlue, hal itu akan merepotkan.

"Kami sebagai RT dan RW kan punya pekerjaan juga. Agak berat juga kalau sehari harus tiga kali laporan," ujarnya.

(Baca juga: Kata Ahok, Penolakan Qlue karena Setoran dari Parkir Liar Oknum Ketua RT/RW Hilang)

Sebelumnya, Agus Iskandar, Ketua RW 12, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengaku dipecat oleh Lurah Kebon Melati, Winetrin, lantaran menentang kebijakan Pemprov DKI Jakarta, yang mengharuskan RT/RW di Jakarta menyampaikan laporan melaui Qlue tiga kali dalam sehari.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, laporan via Qlue itu merupakan tanggung jawab atas intensif yang diterima RT/RW setiap bulan sehingga laporan itu dianggap wajar.

Kompas TV Qlue, Solusi Atau Masalah? (Bag 1)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com