Ahok: Audit BPK soal Pembelian Lahan RS Sumber Waras bagai Buah Simalakama

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, Pemprov DKI tidak bisa melaksanakan rekomendasi audit BPK terkait pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Rekomendasi yang dimaksud terkait pengembalian kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. Jika rekomendasi dituruti, itu berarti Pemprov DKI harus menarik kembali uang yang sudah diberikan kepada pihak RS Sumber Waras.

Ahok mengatakan, Pemprov DKI bisa digugat jika seperti itu.

"Sekarang kamu bilang kami pakai NJOP yang salah, dia bisa gugat kami enggak? Kan kalau dia pakai NJOP yang salah, berarti negara ngutang ke Sumber Waras dong," kata Ahok di Jakarta Convention Center, Selasa (21/6/2016).

Ahok juga mengomentari masalah alamat lahan. Audit BPK menyebutkan, alamat lahan yang dibeli Pemprov DKI berada di Jalan Tomang Utara. Padahal, BPN Jakarta Barat dan sertifikat tanah menunjukkan bahwa tanah itu berada di Jalan Kyai Tapa.

"Dia bisa gugat BPN dong nanti. Nanti BPK malah bisa nyenggol semua nih, kalau ikutin pakai auditnya oknum BPK kemarin," kata Ahok.

"Ini mah hasil audit kayak buah simalakama dong. Makan, bapak mati, engga makan emak mati. Lucu aja. BPK kalau ngomong seperti itu, hasil auditnya dia bukan hanya tabrakan dengan KPK, tapi juga tabrakan dengan BPN," tambah Ahok.

Ahok pun bingung dengan sikap BPK yang mempertahankan hasil audit itu. BPK bahkan, kata dia, tidak membawa perkara itu dalam sidang kode etik yang ada di lembaga BPK.

"Sekarang saya tanya, Mahkamah Kode Etik sudah tahu ada audit ngaco, ada oknum yang ngaco kok enggak sidang? Saya mau tanya Mahkamah Kode Etik nyidangin Efdinal (mantan Ketua BPK DKI) enggak?" kata Ahok.