Ahok Tuding Ada Bagi-bagi Uang Rp 200 Miliar dalam Pembelian Lahan Cengkareng Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding ada bagi-bagi uang sekitar Rp 200 miliar yang dilakukan anak buahnya terkait pembelian lahan untuk lokasi pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat, Jakarta Barat.

Ia mengatakan, si penjual lahan, Toeti Noeziar Soekarno, mengaku baru menerima uang sekitar Rp 400 miliar. Sementara anggaran pembelian lahan di Cengkareng Barat pada APBD DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 648 miliar.

"Saya mau tahu, duit yang ditransfer itu kemana, Si Bu Toeti itu kan gugat ke pengadilan, dia bilang enggak terima Rp 250 miliar. Berarti ada bagi-bagi duit dong kalau begitu kesimpulannya," kata Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Karena itu, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana tersebut. Penelusuran dana itu mestinya mudah karena saat ini Pemprov DKI Jakarta menerapkan transaksi non-tunai.

"Nah itu ditelusuri saja, PPATK langsung bisa ketahuan kok. Kamu akan ditanya kenapa kamu narik uang kontan Rp 200 miliar, misalnya. Kamu mau kasih siapa, ya kan logika gitu saja. Saya sudah wajibkan, satu rupiah pun tidak boleh tarik tunai," kata Ahok.

Ada berbagai kejanggalan dalam pembelian lahan itu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta telah mengklaim punya sertifikat atas lahan seluas 4,6 hektar tersebut. Lahan itu terletak di Jalan Kamal Raya, Cengkareng Barat, Jakarta Barat.

Namun Toeti Noeziar Soekarno juga mengklaim punya sertifikat. Toeti pun telah menjual lahan itu kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta.

Kejanggalan status lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat itu merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.