Modal Usaha untuk Mantan PSK Dadap

TANGERANG, KOMPAS — Sebanyak 95 wanita eks pekerja seks komersial Dadap Ceng In, Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, dipulangkan ke kampung halaman masing-masing, Selasa (28/6).

Kementerian Sosial membekali mereka uang untuk modal usaha. Total dana sosial yang dikucurkan Rp 478 juta. Langkah ini merupakan bagian dari penataan kawasan Dadap dari sebelumnya sebagai tempat lokalisasi menjadi kawasan hijau, kampung nelayan, pusat kuliner, dan keagamaan.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memberikan dana sosial sekaligus secara resmi memulangkan eks PSK lokalisasi Dadap Ceng In di Gedung Serba Guna Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Selasa.

"Pemerintah ingin menjadikan Indonesia bebas prostitusi dan eksploitasi wanita. Pemulangan dan memberi modal usaha kepada mereka ini sebagai salah satu upaya untuk program tersebut. Dengan modal ini, mereka dapat menata hidup menjadi lebih baik," tutur Khofifah.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pemberdayaan oleh Kementerian Sosial bertujuan agar eks PSK menetapkan pilihan dengan beralih profesi agar lebih mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara sosial. Sebelum dipulangkan diberikan pelatihan berbagai usaha dan keterampilan.

Mediasi gagal

Proses pemulangan yang lancar, kemarin, berbeda dengan kejadian saat mediasi antara warga Kampung Baru, Dadap, Kecamatan Kosambi, Tangerang, dan Pemerintah Kabupaten Tangerang di kantor Komnas HAM, Senin (27/6). Mediasi tak berjalan baik karena sebagian warga memilih meninggalkan ruangan karena kecewa dengan kehadiran warga pro penggusuran.

Mediasi itu berkaitan dengan rencana penertiban Kampung Baru oleh Pemkab Tangerang yang sudah sampai pada surat peringatan kedua (SP 2). Warga Kampung Baru menolak karena tidak dilibatkan terkait dengan rencana induk penataan. Mereka juga mempertanyakan nasib pekerjaan mereka jika penggusuran dilakukan.

Mediasi tersebut dihadiri 10 warga Kampung Baru, didampingi dua orang dari lembaga bantuan hukum (LBH). Sementara pemkab diwakili Sekretaris Daerah Iskandar Mirsad beserta jajarannya. Hadir juga sejumlah warga yang mendukung penggusuran dan penataan.

"Kami memilih bubar daripada ada pihak lain selain kami, yang terdampak, dan pemda," ujar perwakilan warga Kampung Baru, Dede Sulaiman. Meski komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah sempat menahan, warga tetap meninggalkan ruangan.

Kelurahan Dadap sendiri memiliki 13 RW dan tiga di antaranya menolak penertiban. Iskandar membantah warga yang pro penertiban dan penataan merupakan massa tandingan. Iskandar juga berjanji akan melibatkan warga dalam pembuatan rencana induk penataan Kampung Baru.

(PIN/C03)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Juni 2016, di halaman 27 dengan judul "Modal Usaha untuk Mantan PSK".