Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Ada Distorsi Informasi soal Penertiban Dadap

Kompas.com - 29/06/2016, 15:50 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM menduga ada distorsi informasi terkait penertiban permukiman di Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Distorsi informasi itu terjadi di dua pihak, yaitu Pemerintah Kabupaten Tangerang dan warga Dadap.

Komisioner Komnas HAM, Nur Kholis, mengatakan baik Pemkab Tangerang maupun warga Dadap mengembangkan isu masing-masing. Maka tidak ada titik temu dalam rencana penataan di permukiman Dadap.

"Saat ini saya simpulkan ada distorsi informasi yang dikembangkan kedua belah pihak," kata Nur Kholis saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/6/2016).

Distorsi informasi itu kemudian memimbulkan ketidakpercayaan di masing-masing pihak. Adanya ketidakpercayaan itulah yang membuat belum tercapainya kesepakatan.

Menurut Nur Kholis, tugas Komnas HAM saat ini harus mengembalikan kepercayaan di kedua belah pihak.

"Belum sampai hasil (kesepakatan) tapi meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga perlu mediasi," tegas Nur Kholis.

Komnas HAM meyakini persoalan Dadap masih bisa diselesaikan dengan mediasi. Keyakinan itu didapat setelah lembaga pemerintah itu turun langsung bertemu kedua belah pihak. Di sisi pemerintah sendiri, kata Nur Kholis, masih terbuka perundingan.

"Artinya warga kan mungkin kalau ditawarkan konsep partisipatif masih bisa terbuka," sambung Nur Kholis.

Saat ini, Pemkab Tangerang berencana membangun rusunawa dan kampung deret untuk nelayan. Namun warga menolak.

Karena itu, dengan adanya mediasi, bukan tak mungkin ada partisipasi masyarakat dan menghasilkan kesepakatan baru dalam perencanaan penataan permukiman Dadap ke depan. Mediasi ini sekaligus agar menghindari terjadinya kekerasan dalam proses penertiban.

"Saya masih melihat peluang untuk menghindari kekerasan, ya mediasi. Saya optimis masih," kata Nur Kholis.

Hari ini, harusnya mediasi antara Pemkab Tangerang dan warga Dadap di Komnas HAM kembali dilanjutkan. Rencana mediasi Senin (27/6/2016) lalu, gagal terlaksana setelah warga memilih keluar dari ruang pertemuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com