DPRD DKI Bentuk Pansus LHP BPK 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta mengesahkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.

Pembentukannya diputusakan melalui rapat pimpinan yang digelar di Gedung DPRD DKI, Selasa (19/6/2016).

Dalam rapat yang digelar tertutup itu, para peserta rapat menyepakati Wakil Ketua 4 DPRD DKI Ferrial Sofyan sebagai Ketua Pansus. Wakil Ketua 1 DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan, Pansus LHP BPK 2016 direncanakan akan mulai aktif bertugas pekan depan.

"Ketuanya Ferrial. Ini tinggal nunggu daftar nama (anggota) dari fraksi-fraksi. Minggu ini udah jalan," kata Taufik saat ditemui usai rapat.

Salah satu tugas yang akan dilakukan Pansus LHP BPK 2015 adalah menyelidiki proses pembelian lahan 4,6 hektar oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan. Lahan yang diketahui dibeli seharga RP 668 miliar diketahui diklaim oleh dua pihak, yaitu oleh Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan seorang warga bernama Toeti Noeziar Soekarno.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015 diketahui mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Pemberian opini WDP merupakan yang ketiga kalinya secara beruntun. Pada 2013 dan 2014, Pemprov DKI juga mendapat hasil serupa.