JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, belum semua kader PDI Perjuangan mengerti kebiasaan partai yang memberikan hak prerogatif kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Hal ini disampaikan Basuki dalam menanggapi suara-suara dari kader PDI-P tingkat DPD yang cenderung menentang untuk mendukung Basuki dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
(Baca juga: Kepercayaan Diri PDI-P Lawan Ahok pada Pilkada DKI 2017)
Di lain pihak, pengurus PDI-P tingkat pusat cenderung membuka peluang untuk Basuki alias Ahok diusung PDI-P.
"Mereka ini enggak ngerti. PDI-P kan dari dulu kalau kongres, hampir semua keputusan itu, memberikan hak prerogatif kepada Bu Mega," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (21/7/2016).
Meskipun bukan kader PDI-P, Ahok mengaku tahu kebiasaan partai berlambang banteng itu.
Keputusan apa pun, baik yang berkaitan dengan kepengurusan, hingga memilih calon gubernur, kata dia, ada di tangan Megawati.
Hari ini, PDI-P rencananya menggelar rapat pleno untuk menentukan calon gubernur DKI yang diusung mereka.
(Baca juga: Besok, PDI-P Gelar Rapat Pleno Tentukan Bakal Cagub DKI Jakarta yang Akan Diusung)
Ahok memahami rapat tersebut merupakan bagian dari proses yang harus dilakukan internal PDI-P dalam menentukan cagub yang akan diusung.
Menurut Ahok, PDI-P harus hati-hati dalam menentukan cagub. Apalagi, kata dia, mereka merupakan satu-satunya partai yang mampu mencalonkan sendiri tanpa perlu berkoalisi.
Namun, Ahok mengaku tahu kalau Megawati pasti memilih orang yang diingankan oleh warga Jakarta.
"Itu prinsip dari Bu Mega. Malah Bu Megawati ingin Jakarta ini bagus, malu kan Ibu Kota. Itu yang beliau jamin," ujar Ahok.