Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Gerindra Ingin Dampingi KPU Lakukan Verifikasi Faktual Cagub Independen di Jakarta

Kompas.com - 25/07/2016, 08:19 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Partai Gerindra akan ikut mendampingi Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat melakukan verifikasi faktual calon perseorangan Pilkada DKI Jakarta 2017. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan 5.000 kader untuk pendampingan verifikasi faktual tersebut.

Tugas dari para kader, kata Taufik, akan memastikan KTP dukungan untuk calon perseorangan benar dan tidak dimanipulasi. Nantinya, kata Taufik, di setiap rukun warga (RW) akan ada satu hingga dua kader Gerindra untuk mendampingi petugas verifikasi faktual.

"Sudah disiapkan 5.000 pasukan. Jumlah RW (Jakarta) saja ada 2.000 lebih, kalau satu orang satu RW, terus kan pasti ada yang dua kader (per RW)," kata Taufik, kepada Kompas.com, usai konsolidasi di Gedung KNPI, Jakarta, Sabtu (23/7/2016) lalu.

Taufik menambahkan, kegiatan pendampingan ini juga sudah diizinkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga para tim atau calon perseorangan tak perlu khawatir.

Saat ini bakal calon gubernur yang siap untuk maju lewat jalur perseorangan hanya pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Heru Budi Hartono. Ahok dan Heru, dibantu kelompok relawan "Teman Ahok" sudah mengantongi 1 juta KTP dukungan. Selain itu, Ahok dan Heru juga mendapat dukungan dari tiga partai politik, Golkar, Nasdem dan Hanura.

Taufik mengungkapkan, tak ada urusan dengan Teman Ahok bila Gerindra ikut petugas KPU dalam verifikasi faktual.

"Kami gak ada urusan Teman Ahok. Kan gak ada urusan sama dia. Kan gak ada kewenangannya. Yang diverifikasi adalah pendukung independen, bukan Teman Ahok," ungkap Taufik.

Halaman:


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com