Minggu Pertama Penerapan Ganjil Genap, Dishub Hanya Bagi-bagi Brosur

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem ganjil genap mulai diterapkan hari ini, Rabu (27/7/2016). Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan warga yang melanggar tidak akan langsung dikenakan sanksi tilang.

"Jadi begini, dalam tahapan uji coba ini kami tidak langsung tindakan. Minggu pertama kami bagi-bagi brosur," ujar Andri di Silang Barat Monas, Rabu.

Brosur tersebut berisi informasi mengenai sistem ganjil genap. Seperti waktu pelaksanaan uji coba, teknis pengawasan, lokasi penerapan, dan juga kendaraan-kendaraan yang tidak dikenakan aturan ganjil genap ini.

Andri mengatakan petugas dari Dishub, Polda, dan Satpol PP akan memberi teguran lisan kepada warga yang melanggar di minggu kedua uji coba. Pada minggu ketiga, mereka akan dikenakan teguran tertulis.

Sanksi tilang baru berlaku setelah tahap uji coba selesai. Uji coba ganjil genap dilakukan satu bulan yaitu mulai 27 Juli sampai 26 Agustus.

"Sanksinya nanti juga bertahap, pertama sidang tilang. Kalau enggak jera kami langsung tilang maksimal Rp 500.000," ujar Andri.

Jessi Carina Pamflet yang dibagi-bagikan petugas Dishub pada pekan pertama penerapan ganjil genap, Rabu (27/7/2016).

Penerapan ganjil genap merupakan kebijakan transisi sebelum diterapkannya jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Secara teknis, pembatasan kendaraan dengan sistem pelat ganjil-genap akan dilakukan dengan hanya memperbolehkan kendaraan dengan pelat genap melintas pada tanggal genap.

Sebaliknya, kendaraan dengan pelat ganjil hanya diperbolehkan melintas pada tanggal ganjil. Kebijakan ini hanya diberlakukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Thamrin, Sudirman, Sisingamangaraja, dan sebagian Jalan Gatot Subroto (simpang Kuningan sampai Gerbang Pemuda) dari Senin sampai Jumat, tepatnya pada pukul 07.00-10.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB.

Kebijakan ini tidak berlaku pada hari Sabtu-Minggu atau hari libur nasional. (Baca: Hari Ini, Kebijakan Ganjil Genap Mulai Diterapkan Pagi dan Sore)

Ada sejumlah kendaraan yang tidak terkena peraturan ini. Kendaraan itu adalah mobil dinas Presiden RI, Wakil Presiden RI, pejabat lembaga tinggi negara dengan pelat RI beserta kendaraan pengawalnya. Selain itu, kendaraan dinas instansi pemerintah, mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil angkutan umum (pelat kuning), angkutan barang dan sepeda motor.

Khusus dua kendaraan yang terakhir, tak dilarangnya angkutan barang dan sepeda motor dilakukan dengan catatan. Untuk mobil barang, diperbolehkan melintas asal tidak menyalahi waktu izin melintas sesuai yang diterapkan dalam Peraturan Gubernr Nomor 5148 Tahun 1999 tentang penetapan waktu larangan melintas bagi mobil barang.

Demikian pula dengan sepeda motor. Kendaraan roda dua ini tetap diperkenankan melintas, kecuali jalan-jalan yang menjadi lokasi pelarangannya, yakni Jalan Medan Merdeka Barat dan Thamrin. (Baca: Rute-rute Alternatif Saat Sistem Ganjil Genap Diterapkan)