Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Mantan Pegawai PT Transjakarta soal Kewajiban Beli Seragam Ratusan Ribu Rupiah

Kompas.com - 31/08/2016, 14:35 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Salah satu mantan karyawan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Awaludin, mengungkapkan kewajiban dia dan pekerja lainnya membeli seragam seharga Rp 200.000 hingga Rp 500.000 untuk bekerja. Seragam yang dimaksud adalah kemeja dan celana bahan berwarna abu-abu dan merah, berikut dengan topi dan atribut lainnya.

"Jadi saya kerja di sini pas mau tanda tangan kontrak dikasih tahu, kalau seragam harus beli lagi. Bayar Rp 200.000 ke korlap (koordinator lapangan). Kalau enggak mau beli, enggak usah kerja, begitu katanya," kata Awaludin saat ditemui Kompas.com di Komnas HAM, Rabu (31/8/2016).

Menurut Awaludin yang sebelumnya bekerja di Pusat Kendali Transjakarta, kebanyakan karyawan terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk membeli seragam tersebut. Harga Rp 200.000 itu untuk satu stel seragam, mulai dari kemeja hingga celana. Sedangkan atribut yang diberikan secara cuma-cuma oleh pihak perusahaan, menurut Awaludin, hanya kaus polo biru bertuliskan "Transjakarta" yang dikenakan setiap hari Jumat, jas hujan, dan satu pasang sepatu hitam.

Sedangkan seragam yang harus dibeli itu lebih sering digunakan saat hari kerja, sehingga karyawan secara tidak langsung perlu memiliki dua stel seragam tersebut.

Mantan karyawan PT Transjakarta lainnya, Fauzi, menuturkan, seragam yang dipesan ke korlap itu didapat salah satunya dari kios yang ada di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Fauzi mengaku pernah mendatangi dan membeli langsung seragam transjakarta di sana.

"Ada tokonya di lantai satu, saya lupa namanya apa. Tapi, bilang saja ke orang sana, mau beli perlengkapan busway, begitu. Kayaknya itu dijual bebas, deh, siapa saja bisa beli. Enggak ditanya dulu kerja di transjakarta apa enggak," tutur Fauzi yang sempat bekerja sebagai petugas on board.

Para karyawan kini semakin merasa terbebani soal seragam, karena perusahaan mengharuskan mereka mengenakan seragam batik di hari tertentu. Biaya seragam batik ini, jika beli dari korlap, mencapai Rp 500.000 untuk satu stel.

Keharusan membeli seragam itu dianggap merugikan karyawan. Menurut para karyawan, seharusnya perusahaan tidak lagi membebankan biaya seragam karena hal tersebut adalah tanggung jawab perusahaan.

Kompas.com masih mencari kios penjual seragam transjakarta yang dimaksud di dalam Pasar Senen. Sementara itu, Kepala Humas PT Transjakarta Prasetia Budi juga sudah dihubungi untuk dikonfirmasi, tetapi belum ada respons.

(Baca: Keluhan Mantan Pegawai Transjakarta, Mulai dari Gaji di Bawah UMP hingga PHK Mendadak)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com