JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga calon gubernur untuk Pilkada DKI 2017 bukan berasal dari partai politik. Sebut saja Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono, yang bukan kader partai.
Menanggapi hal ini, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bidang politik, Syamsuddin Haris, menilai, partai politik gagal melakukan kaderisasi untuk mengusung kadernya dalam pilkada kali ini.
"Kaderisasi gagal sebab ketiganya bukan mewakili parpol," kata Syamsuddin, dalam acara peluncuran riset bertema "Menuju DKI 2017: Kriteria Gubernur Pilihan Rakyat", bersama Riset Indonesia, di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2016).
Contohnya, koalisi Partai Gerindra-PKS justru menyodorkan Anies yang bukan kader partai sebagai cagub dibanding Sandiaga yang merupakan politisi atau kader Gerindra.
"(Koalisi) Cikeas juga dua kubunya (Agus-Sylvi) bukan dari partai," ujar Syamsuddin.
Padahal, sejumlah parpol melaksanakan proses seleksi penjaringan untuk pencalonan pada Pilkada DKI 2017. Di sisi lain, parpol yang ada gagal mengusung kader dari partai.
Dirinya menilai, partai politik masih memilih jalur instan. Proses kaderisasi menurutnya memakan waktu panjang.
"Karena ingin segala sesuatu instan, tidak mau capek. Kaderisasi itu panjang, makan waktu. Untuk jadi kader aja butuh waktu. Belum jadi pengurus. Itu pun levelnya mulai dari paling kecil," ujar Syamsuddin. (Baca: Untuk Kepentingan Pragmatis, Partai Lebih Terbuka Usung Calon Non-kader)
Dirinya berpesan agar parpol melakukan kaderisasi sedini mungkin, khususnya menghadapi Pilpres 2019. Diharapkan, parpol dapat mempersiapkan kader yang terbaik bagi masa depan bangsa.
"Ini sudah cukup dekat. Mestinya paprol sudah siap-siap melakukan kaderisasi baik untuk caleg maupun pilpres. Persiapan menggadang-gadang siapa yang diusung pada Pilpres 2019," ujar Syamsuddin.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
