Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2017, Vaksin HPV Gratis Diberikan kepada 150.000 Siswa SD

Kompas.com - 28/11/2016, 14:27 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi vaksin human papilloma virus (HPV) secara gratis kepada 75.000 siswi kelas 5 SD mulai Oktober 2016 ini.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto menyampaikan, siswi SD yang diberikan vaksin HPV gratis ini akan bertambah pada tahun 2017 mendatang.

"Tahun depan ada 150.000 siswa kelas 5 ditambah dengan siswa kelas 6 SD. Dilakukan bersamaan dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada bulan Agustus," kata Koesmedi, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/11/2016).

Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah memberi vaksin HPV kepada 6.492 siswi SD di Jakarta Pusat, 11.127 siswi kelas 5 SD di Jakarta Utara, 15.115 siswi di Jakarta Barat, 15.461 siswi kelas 5 SD di Jakarta Selatan, 22.293 siswi di Jakarta Timur, dan 199 siswi di Kepulauan Seribu.

"Siswa yang sudah divaksin mencapai 89,90 persen atau 63.702 jiwa," kata Koesmedi.

(Baca juga: Alasan Vaksin Pencegahan Kanker Serviks Diberikan kepada Anak SD )

Ia menyampaikan, pemberian vaksin ini dibiayai melalui APBN. Tahun ini, Kementerian Kesehatan menganggarkan sebesar Rp 10 miliar untuk vaksinasi.

Kemudian ada dana operasional untuk 44 puskesmas kecamatan.

"Anggarannya Rp 1,1 miliar untuk 44 puskesmas kecamatan. Karena siswa yang diimunisasi itu SD, madrasah ibtidaiyah, sekolah swasta, semua murid perempuan kelas 5 SD, termasuk SLB dan panti asuhan. Kami sedang kejar untuk memvaksin murid yang tidak sekolah," kata Koesmedi.

Adapun kanker serviks merupakan kanker paling mematikan nomor dua setelah kanker payudara.

(Baca juga: Vaksin HPV untuk Kanker Serviks Tak Sebabkan Menopause Dini)

Penyebabnya adalah kuman dan virus HPV sehingga perlu dicegah dengan vaksin HPV. Di Indonesia, lanjut dia, tiap 1 jam ada 33 perempuan yang meninggal karena kanker serviks.

"Pemerintah ambil keputusan vaksinasi kanker serviks dan dicoba pertama kali di DKI Jakarta. Tahun depan dikembangkan lagi ke provinsi lainnya yang angka kejadiannya tinggi," kata Koesmedi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com