Kelemahan Aplikasi Qlue Menurut Sumarsono

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menjelaskan kabar yang menyebutkan tindak lanjut SKPD terhadap laporan dari aplikasi Qlue asal-asalan sejak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama cuti untuk melakukan kampanye pilkada.

Sumarsono menjelaskan kelemahan aplikasi Qlue sehingga memberi kesan SKPD lambat dalam menindaklanjuti aduan. Menurut Sumarsono, ada 835 laporan terkait masalah sampah yang sudah ditindaklanjuti. Persentasenya mencapai 67 persen dan sudah lebih tinggi dibanding sebelumnya. Sementara untuk laporan soal kemacetan, hanya 46 persen saja yang bisa ditindaklanjuti.

(Baca: Sedikitnya, 1.500 Laporan Disampaikan Warga Melalui Qlue Setiap Hari)

"Kenapa? Kalau masalah sampah dilaporkan hari ini, kemudian dibersihkan, kan kelihatan before after-nya. Tapi kalau kemacetan kan enggak bisa cepat, butuh waktu," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (2/12/2016).

Dia yakin, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah semaksimal mungkin mengatasi kemacetan. Namun, penyelesaian masalah kemacetan tidak bisa cepat. Laporan warga soal macet di aplikasi Qlue pun tidak bisa segera ditindaklanjuti seperti laporan soal sampah.

Contoh lain adalah laporan soal jalan rusak. Sumarsono mengatakan tidak semua jalan rusak yang dilaporkan warga melalui Qlue adalah jalan pemerintah daerah. Ada pula warga yang melaporkan kerusakan di jalan nasional.

Jika seperti itu, Pemprov DKI tidak bisa mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Laporan tersebut pun dianggap tidak bisa segera ditindaklanjuti.

"Jadi tindak lanjutnya lambat karena butuh waktu. Pembangunan jalan butuh feasibility studies dulu, perhitungan dulu. Tingkat kewenangannya dilihat dulu. Kamu laporkan seminggu belum tentu selesai. Jadi inilah kelemahan di Qlue," kata Sumarsono.

Dia berpendapat hanya masalah tertentu saja yang bisa dilaporkan melalui Qlue, misalnya masalah sampah, genangan, dan kebersihan selokan. Sebab bisa ditindaklanjuti langsung oleh SKPD terkait.

"Tapi kalau sudah masuk kemacetan, infrastruktur jalan, menjadi enggak relevan karena intervensi kita lambat," kata Sumarsono.