Pelanggaran Aksi "Kita Indonesia" dari Inisiatif Warga, Bukan Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meyakini pelanggaran Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 dalam aksi "Kita Indonesia" bukan dari partai politik.

Pergub itu mengatur tentang pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) yang di dalamnya tertera larangan penyelenggaraan kegiatan politik saat HBKB.

"Saya yakin itu bukan atas dasar instruksi partai politik. (Pelanggaran) itu betul-betul murni dari inisiatif masyarakat. Mereka yang inisiatif menggunakan atribut partai itu," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/12/2016).

Pelanggaran yang dimaksud adalah soal penggunaan atribut partai politik yang marak saat aksi "Kita Indonesia" kemarin berlangsung. Sumarsono yakin partai politik tidak melanggar Pergub.

Sebab setelah dicek, kelompok massa yang membawa atribut partai politik hanya dari daerah tertentu, sehingga bukan instruksi pengurus dari pusat.

"Saya perlu garis bawahi, memang ada komitmen untuk membuat pawai itu memang betul-betul netral dan putih, tidak melibatkan atribut parpol. Kalau tokoh politiknya boleh ikut pawai, karena mereka bagian sebagaimana warga lain ikut kontribusi kepada bangsa dan negara," ujar Sumarsono.

Dia juga menceritakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tim sweeping yang memantau sebelum aksi "Kita Indonesia" kemarin digelar. Pihaknya juga sudah menindak dan mengimbau agar mereka yang membawa atribut parpol untuk diturunkan dan tidak dibawa ke tempat aksi.

"Kami perintahkan Satpol PP dan jajaran petugas sekuriti di Monas ketika bus masuk parkir di kawasan Monas, semua spanduk yang berbau partai segera dilipat. WhatsApp kami sebarkan juga supaya semua jajaran mencopot semua atribut partai, yang pakai kaus parpol diganti dengan kaus putih," ujar Sumarsono.