Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Semangat "Kita Indonesia" yang Tercoreng...

Kompas.com - 05/12/2016, 06:53 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi "Kita Indonesia" yang digelar di area car free day pada Minggu (4/12/2016) memiliki tujuan yang baik.

Beberapa tokoh politik nasional hadir di sana untuk menyuarakan semangat persatuan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan lantang berkali-kali berteriak "Kita Indonesia".

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyampaikan soal Presiden RI Joko Widodo yang dia sebut dekat dengan rakyat karena turut ikut shalat Jumat dalam kegiatan doa bersama 2 Desember 2016.

Dia juga menyebut soal doa bersama 212 dan aksi "Kita Indonesia" 412 yang sama-sama menunjukkan cinta damai dan persatuan Indonesia.

"Hari ini kita buktikan kalau kita bangsa yang besar, ramah, tamah, dan damai. Inilah, kita jadikan momentum kebangsaan kita. Inilah NKRI, persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Setya di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2016).

Tokoh politik lain, seperti Djan Faridz, Tantowi Yahya, dan Nurul Arifin, juga hadir dalam aksi itu.

Tercoreng

Sayangnya, kegiatan yang memiliki tujuan baik itu menuai banyak kritik. Hal ini karena pelaksanaannya yang dinilai menyalahi aturan.

(Baca juga: Plt Gubernur DKI Akan Layangkan Teguran Tertulis kepada Panitia "Kita Indonesia")

Selama aksi berlangsung, bendera-bendera partai politik berkibar di mana-mana. Awalnya, bendera Partai Golkar yang paling banyak terlihat.

Warna kuning bendera tersebut tampak mencolok di tengah kerumunan warga dan juga bendera Merah Putih di sana.

Kemudian, bendera-bendera PPP muncul di panggung dekat Jalan Imam Bonjol. Bendera hijau PPP berbaur dengan bendera Golkar.

Atribut Partai Nasdem semula hanya terlihat dari kaus-kaus berlambang Nasdem yang dikenakan warga. Namun, kemudian bendera Nasdem mulai ikut berkibar.

Bendera-bendera partai politik itu menjadi masalah karena lokasi aksi tersebut berada di area car free day (CFD).

Berdasarkan Pergub Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, kegiatan CFD tidak boleh digunakan untuk kepentingan partai politik.

(Baca juga: Banyak Bendera Partai, Pelaksanaan Aksi "Kita Indonesia" Dinilai Langgar Pergub)

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono pun sudah melarang adanya atribut partai politik dalam car free day. Dia mengatakan, hal ini untuk menjaga ketertiban di area car free day.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com