JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menargetkan, pemasukan dari electronic road pricing (ERP) mampu mensubsidi tranportasi umum di Jakarta hingga Rp 5 triliun.
"Kalau kita mau subsidi, harus ada sumber uangnya. Tugas kita kan mengadministrasi keadilan sosial sebetulnya. Jadi kalau ERP bisa dapat Rp 4-Rp 5 triliun, kenapa enggak kita subsidi ke transportasi semua?" ujar Ahok di Rumah Lembang, Kamis (22/12/2016).
(Baca juga: DKI Pertimbangkan Saran KPPU soal ERP)
Ahok mengatakan, saat ini subsidi transportasi berupa penggratisan biaya masih terbatas, yakni untuk beberapa kelompok warga saja, seperti pekerja bergaji setara upah minumum provinsi (UMP), lansia, pegawai honorer pemerintah daerah, dan pelajar.
Ke depan, Ahok berharap transportasi bisa dinikmati gratis bagi semua golongan masyarakat.
"Tergantung ERP sama parkir mesin yang kita pasang. Memang arahnya itu, mau ke gratis. Sekarang mulai gratis terbatas," ujar Ahok.
Ahok tak ingin subsidi transportasi ini memakan porsi besar di APBD dan mengabaikan pembangunan lainnya.
Oleh karena itu, ia berharap ERP mampu menyumbang penghasilan besar yang dapat dialihkan ke transportasi umum.
(Baca juga: Dishub Jelaskan Penyebab Tak Ada Lagi Gerbang ERP di Jalan Sudirman)
Adapun rencana untuk menerapkan ERP sudah muncul sejak 2013. Namun, sampai saat ini, kebijakan itu tak kunjung diterapkan.
Prosesnya saat ini masih tahap lelang. Sudah ada dua perusahaan yang menguji coba teknologi ERP di Jalan Sudirman dan Jalan HR Rasuna Said.