Sumarsono Tegaskan Tak Ada Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menegaskan tidak ada tawar menawar dalam penyusunan pejabat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Sumarsono menyatakan bahwa pejabat yang dilantik telah dipertimbangkan dari sisi kemampuan dan pengalaman mereka di posisi tersebut.

Dia mengancam akan memecat oknum pejabat jika terbukti melakukan jual beli terhadap suatu jabatan tertentu.

"Tidak ada tawar menawar, kalau Anda tahu ada jual beli, laporkan, saya pecat, saya batalkan SK-nya. 99.99 persen bersih, kalau ada yang terima suap karena transaksional, sekali lagi laporkan ke saya tidak sampai 1x24 jam saya berhentikan dan saya cabut SK-nya," ujar Sumarsono, usai pelantikan pejabat DKI Jakarta, di lapangan Monas, Selasa (3/1/2017).

(Baca: Hadiri Pelantikan Pejabat DKI, Menpan RB Minta ASN Tak Berpolitik)

Sumarsono resmi merombak 5.038 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Rinciannya, pengukuhan 3.561 pejabat yang terdiri dari 74 pejabat eselon II, 584 pejabat eselon II, dan 2.898 pejabat eselon IV.

Sisanya, 1.138 pejabat dirotasi, 241 pejabat dapat promosi, 80 pejabat dimutasi, dan 846 pejabat demosi.

Menurut dia, perampingan tersebut juga membuat tunjangan kerja daerah (TKD) Pemprov DKI Jakarta menjadi lebih efisien.

"Dari sisi keseluruhan, maka setiap tahun ada efisiensi TKD sebanyak Rp 134 miliar dari TKD yang ada. Saya berharap agar pejabat yang mengalami perubahan bisa langsung bekerja," ujar Sumarsono.