Dinilai Tak Etis hingga Merepotkan, Dihapusnya Qlue Disyukuri RT/RW

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi mewajibkan RT/RW melaporkan kegiatannya melalui aplikasi Qlue. Hingga saat ini belum diketahui alasan tidak digunakannya lagi aplikasi pengaduan itu.

Kompas.com mencoba mencari tahu apakah ada dampak dari tidak digunakannya lagi Qlue, dengan mendatangi ketua RT dan RW di kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Komarudin (48), Ketua RT 06 di wilayah RW 06, Kedoya Utara, mengaku senang dengan tidak digunakannya lagi Qlue. Menurut dia, penggunaan aplikasi tersebut tidak etis.

"Kami ini (Ketua) RT malu, setiap ada kegiatan difoto. Orang urus surat pengantar difoto. Kami ini kan berhadapan dengan manusia, jadi kesannya mengharapkan imbalan," ujar Komarudin kepada Kompas.com, Selasa (17/01/2017).

Mikhael Gewati Sutarso(60), Ketua RT 05/06, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

"Kalau ketua RT dan pengurusnya sibuk kerja jadi siapa yang laporan. Dan warga juga kerja jadi apa yang mau dilaporkan," ujar Sutarso.

Pendapat senada disampaikan Mursito (54). Ketua RT 04 di wilayah RW 06 ini menyatakan, kewajiban pelaporan Qlue sebanyak tiga kali sehari sulit dilakukan.

"Sebetulnya bermanfaat, namun kalau saya sedang tidak ada di rumah ya susah untuk membuat laporan, " kata Marsito.

Kesamaan pendapat para RT di atas juga dimaklumi oleh Kosasi (60). Pria yang sudah menjadi Ketua RW 06, di kelurahan Kedoya Utara selama dua periode ini menilai Qlue sangat merepotkan.

"Sebenarnya tujuannya bagus, hanya strateginya harus diubah. Karena yang disampaikan forum RW tingkat DKI dan di bawahnya bilang sangat merepotkan," kata Kosasi.

Hilangnya fungsi abdi warga

Sistem pemberian intensif Rp 10.000 per laporan di Qlue juga dinilai merendahkan fungsi RT/RW sendiri. Sofwan Lutfie, Ketua RW 4 di Kedoya Utara mengamini hal itu.

"Kami tidak ingin melakukannya, karena apa yang kami abdikan kepada masyarakat (layanan) hilang. Lain cerita kalau tidak ada sistem seperti itu, kami akan sukarela melakukannya," ujar Sofwan.

Mikhael Gewati Sofwan Lutfie(49), Ketua RW 04, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

"Memangnya Pemerintah DKI mau menghargai kami berapa per bulan. Kami disuruh kirim laporan tiga kali sehari, memangnya kami tidak ada kerjaan lain," kata dia.