Pengurus RT/RW Dinilai Tak Dilarang Berpolitik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif, menilai pengurus RT/RW tak dilarang untuk berpolitik. Sebab, kata dia, pengurus RT/RW bukan termasuk dalam bagian pemerintahan.

Syarif juga menyebutkan tak ada aturan yang melarang pengurus RT/RW untuk berpolitik.

"Mereka kan bukan sebuah institusi atau lembaga yang terikat aturan larangan terlibat dalam Pilkada. Mereka sejatinya tokoh masyarakat yang tugas fungsinya kepala lingkungan yang bebas. Artinya ya enggak apa-apa (berpolitik)," ujar Syarif, Senin (6/2/2017).

Menurut Syarif, keberadaan RT/RW tidak bisa disamakan dengan pegawai negeri sipil ataupun personel TNI/Polri yang memang tak boleh terlibat politik praktis. Namun, Syarif menilai keterlibatan RT/RW berpotensi menimbulkan masalah.

"Boleh dibilang ini disebut grey area. Kawasan abu-abu yang didudukan masalahnya," ujar Syarif.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin konsolidasi internal partainya di Sentul, Jawa Barat, Minggu (5/2/2017), menjelang Pilkada DKI Jakarta. Kegiatan itu bertujuan untuk memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Massa yang dikumpulkan disebut Forum "RT/RW" (Rakyat Tangguh/ Republik Wibawa). Meski kepanjangan namanya tidak sama dengan kepanjangan RT/RW sebagai Rukun Tetangga/Rukun Warga) , Sekretaris Jenderal Forum RT/RW Lukmanul Hakim mengakui adanya undangan dari SBY.

Lukmanul menjelaskan, beberapa hari sebelum pertemuan tersebut, ia menerima ajakan via WhatsApp dari sesama tokoh masyarakat yang belum bergabung ke Forum RT/RW secara resmi. Namun, undangan tersebut hanya berupa ajakan dan bukan undangan resmi kepada organisasi Forum RT/RW.

"Ya saya monitorlah kemarin (Minggu), saya enggak ikut. Kalau undangan lewat WA iya, tapi secara formil enggak ada," ujar Lukmanul.

Lukmanul mengatakan, di Forum RT/RW, ada koordinasi antara sesama pengurus dan anggota untuk tidak membawa bendera RT RW dalam kegiatan kampanye atau yang berkaitan dengan Pilkada DKI.

Forum RT/RW yang digawangi Lukmanul Hakim adalah gabungan dari puluhan Ketua RT RW bersama pengurus lingkungan yang ada di lima kota dan satu kabupaten di Jakarta. Masing-masing wilayah dikoordinir oleh Dewan Presidium. Forum ini sempat mengecam kebijakan Qlue yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.