Pimpinan Wilayah Diminta Pantau Keamanan pada 11, 12, dan 15 Februari

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta seluruh lurah, camat, dan wali kota di tiap wilayah di Jakarta tetap waspada terhadap isu aksi massa pada 11, 12, dan 15 Februari 2017.

Sumarsono menjelaskan, meski aksi tersebut tidak mendapat izin dari pihak kepolisian, diharapkan pemimpin daerah tetap menyiagakan pasukan pengamanan seperti Satpol PP guna menjaga tempat-tempat yang terbilang cukup strategis dan rawan.

"(Meski tidak dizinkan) lurah, camat harus standby di wilayah masing-masing. Panduannya adalah Polda tidak berikan izin, padahal untuk proses ke jalan harus ada izin. Tapi kalau dipaksakan ada potensi rusuh terjadi," ujar Sumarsono di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2017).

Menurut Sumarsono, ada sejumlah pihak yang tampaknya memaksakan kehendak untuk tetap melakukan aksi meski tidak mendapatkan izin. Sumarsono juga meminta lurah dan camat turun ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi agar dalam masa tenang tidak melakukan aksi.

Selain mengerahkan Satpol PP, Pemprov DKI juga bekerjasama dengan kepolisian menjaga situasi keamanan wilayah agar tetap kondusif.

"Kepala wilayah harus tahu, selembar daun kuning jatuh pun harus tahu. Dia harus standby harus memantau wilayahnya, namanya kepala wilayah," ujar Sumarsono.

"Kayaknya ada sejumlah pihak yang hendak memaksakan kehendak. Camat atau lurah  bisa menyikapi, kasih pemahaman," tambah Sumarsono.

Pihak kepolisian telah mendapatkan informasi adanya pengumpulan massa pada tanggal 11, 12, dan 15 Februari 2017. Polisi juga sudah menerima surat pemberitahuan untuk unjuk rasa pada 11 Februari 2017. Namun, pada rentang waktu tersebut, warga tidak diperkenankan melakukan pengerahan massa demi terlaksananya pelaksanaan pilkada serentak.

"Ada informasi tanggal 11 akan ada sekelompok masyarakat yang ingin menggelar acara di jalan raya. Kalau untuk di jalan raya, Polri jelas tak memberi izin," kata Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Lutfi Lubihanto di kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa.