Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penyebab Banyak Warga Rusun Rawa Bebek Tak Bisa Mencoblos

Kompas.com - 16/02/2017, 16:35 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak warga penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada saat Pilkada DKI Jakarta, Rabu (15/2/2017).

Peristiwa itu kemudian memunculkan informasi yang menyebut ada upaya untuk memaksa warga agar golput. Ketua RW di Rusunawa Rawa Bebek, Muhammad Rais menjelaskan penyebab banyaknya warga yang tidak bisa memilih.

Menurut dia, warga yang tidak bisa memilih adalah mereka yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun ngotot ingin mencoblos pada pagi hari.

Menurut Rais, sesuai peraturan, warga yang tak masuk DPT namun berdomisili di wilayah berdirinya tempat pemungutan suara (TPS) tetap bisa memilih. Mereka masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Rais menyatakan, syarat untuk menjadi DPTb adalah membawa E-KTP dan KK ke TPS. Hanya saja, DPTb baru bisa memilih pada satu jam terakhir masa pencoblosan, yakni dari pukul 12.00-13.00 WIB.

Hal itulah yang disebut Rais tak dipatuhi oleh banyak warga Rusunawa Rawa Bebek yang tak masuk DPT.

"Kan ada aturan jam 12.00 sampai jam 13.00. Kalau mau jam 08.00 pasti kita tolak. Enggak boleh. Tapi mereka maunya pagi dengan asumsi kerja," kata Rais saat ditemui Kompas.com, di Rusunawa Rawa Bebek, Kamis (16/2/2017).

Menurut Rais, di Rusunawa Rawa Bebek tercatat ada 1.200 orang yang tergolong sudah layak untuk pemilih. Mereka tersebar di enam RT. Jumlah TPS di Rusunawa Rawa Bebek saat hari pencoblosan sendiri ada dua tempat, masing-masing TPS 140 dan 141.

Meski ada 1.200 orang yang tergolong sudah layak untuk pemilih, Rais menyebut hanya ada sekitar 710 orang yang masuk DPT. Dari jumlah tersebut, 412 terdaftar di TPS 140, sedangkan 298 lainnya di TPS 141.

"Itupun enggak datang semua. Hanya setengahnya," ujar Rais. (Baca: Ketua RW Rusun Rawa Bebek Sesalkan Warga Tak Proaktif Dapatkan Hak Pilih)

Sulit didata

Khusus untuk yang tak masuk DPT, Rais menyebut mereka adalah warga yang sebelumnya sulit didata karena jarang menempati unit rusunnya. Menurut Rais, kebanyakan warga Rusunawa Rawa Bebek yang jarang menempati unit rusun adalah para anak dari penghuni utama yang sudah memiliki keluarga sendiri.

"Satu rumah (unit) biasanya bisa sampai 3 KK. Kerena tempatnya enggak muat, mereka keluar nyari kontrakan yang dekat dengan tempat kerjanya. Tapi karena jarang di rusun, gimana mau datanya?" ujar Rais.

Rais menyatakan pihaknya bukannya tak ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Rais, dirinya dan para petugas dari KPU rutin menyosialisasikan mengenai Pilkada DKI 2017 kepada warga. Bagi warga yang belum terdaftar, mereka diminta untuk segera melapor.

Namun, kondisi tersebut disebut Rais banyak tak dilakukan oleh warga Rusunawa Pulogebang.

"Tapi kenapa ada berita mereka dipaksa golput. Itu yang saya gondok di hati. Padahal sampai kita dua bulan full mendata. Tapi gimana mau data kalau orangnya enggak pernah ada," ucap Rais.

Kompas TV Pilkada DKI Jakarta 15 Februari kemarin menyisakan kekecewaan karena banyak warga yang tak bisa menggunakan hak pilihnya. Pria ini kesal dan hampir putus asa, karena lagi-lagi tak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi. Ia protes kepada panitia KPPS tempat ia seharusnya memilih tak memberi solusi, karena ketatnya peraturan. Pria ini dan istrinya padahal telah membawa KTP elektronik dan kartu keluarga asli, namun tetap tidak diperbolehkan memilih karena namanya tak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap. Mereka tak sendiri. Puluhan warga Cilincing, Jakarta Utara ini juga kecewa dan mendatangi Kantor Kelurahan Sukapura untuk protes karena kehilangan hak suaranya. Mereka kesal karena Ketua KPPS mengaku tak bisa berbuat apa-apa dengan alasan surat suara tambahan sudah habis. KPPS hanya mengikuti peraturan sesuai waktu yang telah ditentukan. Kekecewaan serupa juga ternyata banjir di media sosial. Antusiasme warga yang tinggi untuk memilih pemimpin jagoan mereka terpaksa patah karena peraturan dan pemutakhiran data pemilih yang tidak optimal. Dalam wawancara dengan Timothy Marbun, anggota KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon Idris pun berharap, agar warga Jakarta mau proaktif untuk mendaftarkan diri mereka sebagai pemilih jika pilkada DKI jadi berlangsung dua putaran. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkan hak pilih Anda jika pilkada DKI Jakarta berlangsung dua putaran yang akan ditetapkan pada 4 Maret mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com