Ahok Belum Tiba, PNS DKI Sudah Layani Aduan Warga di Balai Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada hal yang berbeda dengan suasana di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/2/2017) pagi ini. Aduan warga yang biasanya hanya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kini mulai dilayani oleh PNS DKI.

Sebelum-sebelumnya, warga yang mengadu biasa menunggu hingga Ahok, sapaan Basuki, hadir di Balai Kota. Setelah Ahok tiba, baru mereka mengeluarkan keluh kesah mereka, sekalian meminta berfoto.

Biasanya, Ahok hanya didampingi oleh dua staf pribadinya, yakni Natanael dan Kamilus. Selain itu, ada tiga pegawai dari Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) yang selalu mendampingi Ahok melayani warga, yakni Maruhal, Puspla, dan Nurul.

Hari ini, saat Ahok belum datang, sejumlah PNS DKI terlihat berkomunikasi dengan warga. Ada yang mencatat, mendengar, dan mengobrol. Ada pula pegawai yang terlihat menelepon instansi lainnya atau pejabat di atasnya untuk menindaklanjuti aduan warga.

Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta Muhammad Mawardi menjelaskan, turunnya para PNS DKI untuk melayani aduan warga merupakan instruksi Ahok.

Saat memimpin Rapat Pimpinan pada Senin (20/2/2017) lalu, Ahok meminta para pegawai dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI untuk mendampinginya menerima pengaduan warga.

"Gubernur menginginkan beberapa SKPD posting di Balai Kota saat Gubernur menerima aduan masyarakat," kata Mawardi, kepada wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu pagi.

Adapun beberapa SKPD DKI yang ditempatkan untuk mendampingi Ahok adalah pegawai dari Biro Hukum, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM dan PTSP), serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.

"Ini langkah yang diinginkan Gubernur bagaimana warga merasa dilayani dengan baik dan cepat," kata Mawardi.

Menurut Mawardi, Ahok menginginkan aduan warga cepat ditindaklanjuti SKPD terkait. Selain itu, tiga SKPD tersebut merupakan SKPD yang paling sering diadukan permasalahannya kepada Ahok di Balai Kota DKI Jakarta. Mulai dari permasalahan sengketa tanah, perizinan, sosial seperti Kartu Jakarta Pintar, dan lain-lain.