Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/03/2017, 14:00 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Tim pemenangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua angkat bicara mengenai pernyataan cagub nomor tiga, Anies Baswedan yang menilai pemerintahan Ajok belum mengimplementasikan prinsip "Open Governance".

Juru bicara Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni menilai, Anies mengeluarkan pernyataan yang asal bunyi alias asbun.

"Sekali lagi, Anies tidak boleh asbun (asal bunyi) untuk mengembangkan isu asbak (asal bukan ahok) demi kekuasaan," kata Juli melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (25/3/2017).

Juli menyebut komentar Anies yang menilai Pemprov DKI belum melakukan open governance menunjukkan ketidaktahuannya tentang perkembangan pemerintahan Jakarta.

Menurut Juli, Anies memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai kompleksitas pembangunan Jakarta.

Baca: Anies: Kenapa di Jakarta Belum Diterapkan "Open Governance"?

"Yang Anies perlu lakukan kalau benaran berniat menjadi gubernur adalah membuka matanya (open eyes) dan membuka wawasannya (open-minded) supaya mengerti lima tahun terakhir pemerintah DKI telah melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang terbuka (open governance)," ucap Juli.

Mengenai prinsip open governance, Juli menduga saat ini Anies tidak tahu bahawa semua hal terkait Pemprov DKI bisa diakses datanya secara terbuka, dari R-APBD, APBD, keputusan-keputusan, khusunya Pergub, hasil-hasil rapat dan dokumen-dokumen lainnya via jakarta.go.id.

"Bahkan kasus Al-Maidah 51 merupakan risiko dari open governance Pemprov DKI yang mengunggah semua hasil rapat dan kunjungan Gubernur DKI tanpa diedit sedikit pun," ujar Juli.

Juli menjelaskan tiga contoh yang sudah dilakukan Ahok yang merupakan bukti bahwa dirinya sudah menerapkan prinsip open governance. Ketiganya yakni penerapan e-budgeting, pelaporan warga melalui aplikasi Qlue, dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dari tingkat kantor kelurahan hingga provinsi.

Untuk penerapan e-budgeting, Juli menyatakan Ahok sampai berhasil mengungkap adanya anggaran siluman dalam penyusunan APBD 2015.

Sedangkan untuk aplikasi Qlue, Juli menyatakan hal ini merupakan bukti Pemprov DKI mengajak warga untuk bersama-sama membangun Jakarta bersama birokrat Jakarta yang sudah kita atur.

Baca: Anies: Dengan "Open Governance", Warga Tidak Perlu Lapor Langsung ke Gubernur

Oleh karena pada aplikasi Qlue, warga diminta untuk mengunggah  foto yang nantinya akan diteruskan oleh birokrat DKI sesuai dengan bidang pelayanannya.

Untuk layanan PTSP, Juli menyatakan warga kini semakin dipermudah jika mengurusi segala bentuk surat perizinan dan kependudukan yang ada di tiap kelurahan.

"Sistem PTSP inilah yang menjadi kunci kepuasan publik Jakarta terhadap kepemimpinan Basuki. BPTSP juga membuka jasa antar jemput dokumen perizinan itu tergabung dalam layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB). Warga cukup menghubungi call center 164 untuk mendapat layanan tersebut," ujarnya.

Kompas TV Qlue, Solusi Atau Masalah? (Bag 1)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Pemprov DKI Buka Posko KJMU di Setiap Wilayah, Berikut Daftarnya

Pemprov DKI Buka Posko KJMU di Setiap Wilayah, Berikut Daftarnya

Megapolitan
Polisi Tangkap Dokter Gadungan di Bekasi, Berprofesi sejak 2019

Polisi Tangkap Dokter Gadungan di Bekasi, Berprofesi sejak 2019

Megapolitan
Maling Brankas di Ciracas Panjat Pagar dan Bobol Pintu Rumah Pakai Linggis

Maling Brankas di Ciracas Panjat Pagar dan Bobol Pintu Rumah Pakai Linggis

Megapolitan
Dishub Siapkan Diklat bagi Calon Sopir Angkot Listrik di Bogor

Dishub Siapkan Diklat bagi Calon Sopir Angkot Listrik di Bogor

Megapolitan
Demi Hapus Rasa Sepi, Sudarman Jadi Marbut Masjid di Usia Senja

Demi Hapus Rasa Sepi, Sudarman Jadi Marbut Masjid di Usia Senja

Megapolitan
'Mama Mau Pergi Demo Dulu, demi Masa Depan Kalian...'

"Mama Mau Pergi Demo Dulu, demi Masa Depan Kalian..."

Megapolitan
Ada 8 Kasus DBD di RSUD Tamansari, 6 Pasien di Antaranya Anak-anak

Ada 8 Kasus DBD di RSUD Tamansari, 6 Pasien di Antaranya Anak-anak

Megapolitan
Pengedar Titipkan Narkoba ke Tahanan yang Lagi Sidang di PN Depok

Pengedar Titipkan Narkoba ke Tahanan yang Lagi Sidang di PN Depok

Megapolitan
Bandar Tembakau Sintetis di Pesanggrahan Terbongkar, Berpindah-pindah Sebelum Akhirnya Pengguna Ditangkap

Bandar Tembakau Sintetis di Pesanggrahan Terbongkar, Berpindah-pindah Sebelum Akhirnya Pengguna Ditangkap

Megapolitan
Berkas Perkara Pembunuh 4 Anak Kandung di Jagakarsa Dilimpahkan ke Kejaksaan, tetapi Belum Lengkap

Berkas Perkara Pembunuh 4 Anak Kandung di Jagakarsa Dilimpahkan ke Kejaksaan, tetapi Belum Lengkap

Megapolitan
Angkot Listrik Bakal Mengaspal di Kota Bogor, Dishub Bakal Seleksi Calon Sopir

Angkot Listrik Bakal Mengaspal di Kota Bogor, Dishub Bakal Seleksi Calon Sopir

Megapolitan
Dinas LH DKI Imbau Warga Terapkan Konsep 'Green Ramadhan' demi Lestarikan Lingkungan

Dinas LH DKI Imbau Warga Terapkan Konsep "Green Ramadhan" demi Lestarikan Lingkungan

Megapolitan
Tarif Tol Jakarta-Cirebon untuk Mudik Lebaran 2024

Tarif Tol Jakarta-Cirebon untuk Mudik Lebaran 2024

Megapolitan
Brankas Beserta Isinya Dirampok, Warga Ciracas Kehilangan BPKB hingga Logam Mulia

Brankas Beserta Isinya Dirampok, Warga Ciracas Kehilangan BPKB hingga Logam Mulia

Megapolitan
JPO Depan Kampus Trisakti Rusak, Pengamat: Merusak Budaya Berjalan Kaki

JPO Depan Kampus Trisakti Rusak, Pengamat: Merusak Budaya Berjalan Kaki

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com