Sebut Jakarta Belum "Open Governance", Anies Dinilai Kurang Informasi

JAKARTA, KOMPAS.com- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menilai Pemprov DKI tidak terlalu gencar menginformasikan kepada masyarakat perihal transparansi data yang telah dilakukan.

Hal itu, kata Sumarsono yang membuat masyarakat, termasuk calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengira Pemprov DKI tidak melaksanakan open governance  atau tata kelola yang terbuka.

Sumarsono menjelaskan, untuk menghindari hal serupa, Pemprov DKI akan menggencarkan informasi terkait website mana saja yang bisa dikunjungi masyarakat untuk mengetahui informasi tentang Pemprov DKI.

"Mungkin (Anies) kurang informasi saja barangkali maklum orang luar butuh informasi itu berarti Pemprov DKI mungkin (kurang sosialisasi), termasuk lewat-lewat media belum menyosialisasikan atau sosialisasinya enggak menjangkau seluruh lapisan masyarakat," ujar Sumarsono di Jakarta Pusat, Senin (27/3/2017).

Baca: Pemprov DKI Bantah Pernyataan Anies soal Open Governance

Sumarsono menilai, Pemprov DKI merupakan provinsi dengan transparansi terbaik di Indonesia. Sumarsono bahkan meminta agar daerah lain mencontoh transparan yang dilakukan Pemprov DKI.

"Tapi it's ok, kami bisa pahami nanti kami bisa jelaskan. Ini lah transparannya Jakarta yang luar biasa sampai apa-apa saja bisa diketahui. Artinya tidak ada yang tidak diketahui oleh masyarakat," ujar Sumarsono.

"APBD sangat open. Regulasi open. Justru ada statement seperti ini, justru kami jelaskan sangat transparan," ujar Sumarsono.

Baca juga: Djarot: Open Governance Sudah Kita Kerjakan Sejak 4 Tahun Lalu

Sebelumnya, Anies menilai Pemprov DKI Jakarta masih belum menerapkan open governance. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai, Jakarta selama ini hanya menerapkan sistem good governance (tata kelola yang baik) yang dia sebut sebagai pendekatan lama.

Menurut Anies, Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat belum memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Jakarta.