Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPRD DKI: Enggak Ada Pansus MRT

Kompas.com - 29/03/2017, 19:28 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memastikan DPRD batal membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas tambahan biaya perpanjangan jalur mass rapid transit (MRT) dari Bundaran Hotel Indonesia-Ancol Timur.

Prasetio mengatakan, DPRD DKI akan mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel tersebut.

"Enggaklah, enggak ada pansuslah. Sekarang kami dalami dulu rencana semula, karena ini kepentingan masyarakat juga lho," kata Prasetio, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/3/2017).

(baca: DPRD DKI Mulai Susun Nama Anggota Pansus MRT)

Adapun Pemprov DKI Jakarta telah sepakat tak jadi memindahkan depo MRT di jalur tersebut. Sebelumnya pembangunan depo MRT hendak dipindahkan ke Ancol Timur, kini diputuskan kembali dibangun ke lokasi semula yaitu di Kampung Bandan.

"Kami harus dalami dulu dengan pimpinan dan lain-lain di DPRD. Tapi kalau perencanaan itu, saya pribadi sangat setuju Jakarta harus punya (moda transportasi massal) seperti itu (MRT)," kata Prasetio.

Prasetio menyebut, banyak pihak berpandangan bahwa Ancol Timur merupakan permukiman orang kaya. Padahal, menurut dia, kawasan tersebut juga merupakan permukiman padat penduduk.

Menurut Prasetio, PT MRT Jakarta berencana memindahkan pembangunan depo ke Ancol Timur karena lahan di Kampung Bandan merupakan milik PT KAI.

"Nah kan yang penting gimana MRT sampai pada tujuan masyarakat dan bagaimana mengurai permasalahan macet di Jakarta. Yang penting, koordinasinya diperbaiki saja," kata Prasetio.

(baca: Jika Dipanggil Pansus MRT, Jokowi Enggak Mau Datang)

Sebelumnya, DPRD DKI berencana membentuk Pansus MRT karena rencana Pemprov DKI melalui PT MRT yang hendak memindahkan depo MRT dari Kampung Bandan ke Ancol Timur.

Hal itu mengakibatkan penambahan anggaran proyek dari sebelumnya Rp 20 triliun menjadi sekitar Rp 31 triliun. Namun, setelah melakukan rapat koordinasi dengan PT KAI selaku pemilik lahan di Kampung Bandan diputuskan bahwa lahan di Kampung Bandan bisa digunakan.

Kompas TV Sumarsono, mengaku telah mengajak Menteri BUMN dan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta untuk meninjau langsung perkembangan MRT.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Megapolitan
Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Megapolitan
Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com