Warga Keluhkan Peta Bidang Penertiban Bukit Duri

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga RT 01 dan 02, RW 12, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan mengeluhkan kejanggalan pada peta bidang penertiban bantaran Ciliwung. Peta bidang yang dijadikan acuan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) berbeda dengan kondisi existing di lapangan.

"Dari hasil diskusi disepakati beberapa agar disampaikan pada BPN (Badan Pertanahan Negara) untuk memperbaiki peta bidang," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Jakarta Selatan Fredy Setiawan dalam keterangan tertulis, Jumat (12/5/2017).

Terkait kekeliruan peta bidang itu, Fredy menyebut alternatif agar tidak menggunakan peta bidang dari BPN melainkan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta. Beberapa bangunan yang masuk dalam perencanaan normalisasi, memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak tahun 1948.

Beberapa dekade terakhir, terjadi penyempitan Sungai Ciliwung karena pembangunan permukiman di bantaran di sisi timur, sedangkan di sisi selatan di wilayah Bukit Duri seringkali tergerus arus sungai atau longsor.

"Normalisasi bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar penampang basah Sungai Ciliwung menjadi kondisi normal, yaitu 35-50 meter, perkuatan tebing, pembangunan tanggul, dan jalan inspeksi dengan lebar 6-8 meter di sepanjang sisinya," ujar Fredy.

Masalah lain yang dikeluhkan warga terkait tempat relokasi. Warga berharap mereka direlokasi ke rusun terdekat yang masih berada di wilayah Jakarta Selatan seperti Rusun Pasar Rumput.

Namun rusun tersebut merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rusun tersebut juga baru rampung pada akhir 2018. Pemprov DKI Jakarta rencananya akan memindahkan mereka ke Rusun Marunda di Jakarta Utara.

"Masyarakat berharap dapat tersedianya lapangan pekerjaan," kata Fredy.

Belum diketahui secara pasti kapan penertiban untuk normalisasi akan dilakukan. Sementara ini, penertiban diproyeksikan dilaksanakan usai Lebaran 2017.