Penertiban di Kompleks TNI AD Jatiwaringin Diwarnai Protes Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak Kamis (18/5/2017) pagi tadi, TNI AD melakukan penertiban terhadap warga yang tidak berhak menempati asrama atau Kompleks Perwira Angkatan Darat (KPAD) di Kodam Jatiwaringin, Jakarta Timur.

Penertiban ini diwarnai aksi protes dari warga. Mereka menggelar aksi di depan pintu masuk Kompleks Kodam Jatiwaringin.

"Sebenarnya bentuk ketidakpuasan warga yang tidak berhak (tinggal di KPAD). Rumah-rumah ini kan KPAD, milik TNI AD sehingga penghuninya pun diperuntukkan untuk penghuni yang berhak," ujar Asisten Logistik (Aslog) Kodam Jaya Kolonel Tri Hascaryo saat ditemui di pintu masuk KPAD Kodam Jaya, Jakarta Timur, Kamis.

(Baca juga: Tanggapan Kodam Jaya soal Pengosongan Rumah di KPAD Cijantung II)

Dia mengatakan, aksi protes warga yang menempati KPAD ini dimulai sejak pukul 08.00 WIB. Dalam aksi tersebut, warga membakar ban sebagai bentuk protes.

Namun, tak lama kemudian, api dipadamkan. "Enggak lama, enggak lebih dari lima menit padam. Kita singkirkan," kata Tri.

Menurut Tri, aksi protes warga ini berjalan tidak lama. Pada pukul 09.30 WIB, warga pun mulai memahami dan menyadari tujuan penertiban ini.

"Kita hanya melakukan penertiban kepada mereka yang sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk tinggal di asrama atau KPAD yang dimiliki Kodam Jaya," kata dia. 

Tri juga menyampaikan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari penertiban rutin yang dilakukan TNI AD terhadap penghuni yang tidak berhak menempati rumah-rumah milik TNI atau mengalihfungsikan rumah tersebut.

"Seperti dikontrakan kemudian dibuat usaha, itu tidak boleh," kata dia.

Pantauan Kompas.com pada pukul 11.30 WIB, jalanan yang sebelumnya digunakan warga melakukan aksi protes, sudah dibersihkan petugas pertamanan.

Pelaksaan penertiban ini, menurut Tri, sesuai dengan aturan. Pihaknya telah memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga kepada para penghuni sebelum penertiban.

(Baca juga: Warga Cijantung Berharap Jokowi Beri Solusi Terkait Pengosongan Rumah)

TNI AD, kata dia, juga telah memanggil warga untuk membahas masalah ini serta melakukan sosialisasi.

Namun, menurut dia, warga yang tidak berhak itu tetap bertahan. Untuk penertiban dan menghadapi aksi protes warga, TNI AD menurunkan 800 personel.

Tri juga menyampaikan, hari ini akan ada 10 rumah yang akan ditertibkan. Sampai pukul 12.40 WIB, sudah ada empat rumah yang ditertibkan.