Djarot Sebut 11.000 Warga Daftar Tinggal di Rusun Milik Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, ada sekitar 11.000 warga yang mendaftarkan diri untuk tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Pemprov DKI Jakarta. Mereka bukan warga yang terdampak program normalisasi sungai.

"Ini masih banyak yang antre pengin dapat rusun. Datanya ada 11.000 loh mereka-mereka yang ingin dapat rusun," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/5/2017).

Djarot mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan memerhatikan warga yang mendaftar untuk tinggal di rusun. Namun, mereka yang tinggal di rusun harus benar-benar yang membutuhkan.

Baca: Apa Kata Warga Bukit Duri soal Rusun Cakung Barat?

"Kami akan undi lagi rusun-rusun yang kosong, didata semuanya, kemudian yang minta, yang sudah daftar ini disurvei. Yang prioritas pertama yang betul-betul tidak mampu," kata Djarot.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Arifin menuturkan, ke-11.000 warga tersebut sudah mendaftar sejak sekitar 2013 atau 2014.

Pihaknya akan melakukan verifikasi rusunawa-rusunawa milik Pemprov DKI Jakarta agar ditempati warga sesuai peruntukannya.

"Yang 11.000 itu warga umum yang mendaftar karena dia tidak punya rumah, tidak memiliki tempat tinggal sendiri, kemudian dia mendaftarkan untuk bisa dapat rusun di rusunawa kami," ucap Arifin dalam kesempatan yang sama.

Baca: Djarot Minta Warga Laporkan Unit Rusun yang Rusak

Saat ini, jumlah rusun yang tersedia sekitar 1.500 unit. Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan rusun tersebut untuk warga yang terdampak relokasi terlebih dahulu, setelah itu barulah warga umum yang memang membutuhkan.

Untuk mengakomodasi warga tinggal di rusun, Pemprov DKI Jakarta tengah membangun 24 tower rusun dengan jumlah sekitar 3.000 unit yang ditargetkan selesai akhir 2017.

"Yang sekarang ini rusunnya sudah ada, rusun kami unitnya sudah siap 1.500," kata Arifin.