Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes PPDB "Online", Warga Gelar Aksi di SMKN 2 Kota Bekasi

Kompas.com - 10/07/2017, 19:16 WIB
Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja

Penulis

BEKASI, KOMPAS.com - Orangtua murid yang merupakan warga Ciketing Udik, Bekasi melakukan unjuk rasa ke SMKN 2 Kota Bekasi perihal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK.

Beberapa dari warga datang untuk menyuarakan agar sekolah memberikan kebijakan penerimaan siswa baru di SMKN 2 Kota Bekasi. Sebab, banyak warga sekitar sekolah yang anaknya tidak diterima di sekolah tersebut.

Selain itu, warga juga membawa spanduk di antaranya bertuliskan "Hapus PPDB Online", "Jangan persulit kami untuk sekolah", "Tolong buka jalur zonasi", dan "Kami warga Ciketing Udik minta keadilan".

Adapun kuota penerimaan siswa di SMKN 2 Kota Bekasi tahun ajaran 2017-2018 sebanyak 500 siswa, yang diambil melalui jalur akademik, prestasi, dan afirmasi. Melihat aksi ini, sekolah melakukan mediasi dengan para warga.

Baca: Kritik Ombudsman RI terhadap Pelaksanaan PPDB Online di Jakarta

"Saya memohon kerja samanya dan saya meminta untuk berkepala dingin dan betul-betul musyawarah ini dengan pikiran yang dingin agar tercipta situasi yang kondusif," ujar Lurah Ciketingudik, Nata Wirya di Bekasi, Senin (10/7/2017).

Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Bekasi Agus Setiawan mengatakan, data calon siswa dimasukkan ke sistem online dan yang akan menghitung sistem online bukanlah sekolah. Agus mengaku sudah membawa aspirasi warga ke tingkat provinsi. 

"Hari ini akan ada pengumunan, bila nanti ada yang tidak melakukan daftar ulang maka akan ada bangku kosong dan dapat ditunggu hingga 13 Juli, karena semua sudah ada kuota siswa dari Dinas Provinsi," kata Agus.

Baca: PPDB Online Kota Bekasi pada Jalur Zonasi Banyak yang Bermasalah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Remaja di Bogor Ditangkap Polisi Usai Tusuk Seorang Ibu dalam Keadaan Mabuk

Remaja di Bogor Ditangkap Polisi Usai Tusuk Seorang Ibu dalam Keadaan Mabuk

Megapolitan
Temui Heru Budi di Balai Kota, Ahmed Zaki Pastikan Bukan Bahas Isu Pilkada DKI 2024

Temui Heru Budi di Balai Kota, Ahmed Zaki Pastikan Bukan Bahas Isu Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Warga Tangkap Pria yang Diduga Tusuk Perempuan di Bogor

Warga Tangkap Pria yang Diduga Tusuk Perempuan di Bogor

Megapolitan
Pemprov DKI Tertibkan 15 Rumah Kumuh di Tanah Tinggi, Direnovasi Jadi Tipe 36

Pemprov DKI Tertibkan 15 Rumah Kumuh di Tanah Tinggi, Direnovasi Jadi Tipe 36

Megapolitan
Ungkap Peredaran Sabu di Tebet, Polisi Selidiki Kemungkinan Asal Narkoba dari Kampung Bahari

Ungkap Peredaran Sabu di Tebet, Polisi Selidiki Kemungkinan Asal Narkoba dari Kampung Bahari

Megapolitan
Heru Budi Pastikan Pasien TBC yang Bukan KTP DKI Bisa Berobat di Jakarta

Heru Budi Pastikan Pasien TBC yang Bukan KTP DKI Bisa Berobat di Jakarta

Megapolitan
Warga Bekasi Tertabrak Kereta di Pelintasan Bungur Kemayoran

Warga Bekasi Tertabrak Kereta di Pelintasan Bungur Kemayoran

Megapolitan
Faktor Ekonomi Jadi Alasan Pria 50 Tahun di Jaksel Nekat Edarkan Narkoba

Faktor Ekonomi Jadi Alasan Pria 50 Tahun di Jaksel Nekat Edarkan Narkoba

Megapolitan
Keluarga Taruna yang Tewas Dianiaya Senior Minta STIP Ditutup

Keluarga Taruna yang Tewas Dianiaya Senior Minta STIP Ditutup

Megapolitan
UU DKJ Amanatkan 5 Persen APBD untuk Kelurahan, Heru Budi Singgung Penanganan TBC

UU DKJ Amanatkan 5 Persen APBD untuk Kelurahan, Heru Budi Singgung Penanganan TBC

Megapolitan
Pria 50 Tahun Diiming-imingi Rp 1,8 Juta untuk Edarkan Narkoba di Jaksel

Pria 50 Tahun Diiming-imingi Rp 1,8 Juta untuk Edarkan Narkoba di Jaksel

Megapolitan
Polisi Temukan 488 Gram Sabu Saat Gerebek Rumah Kos di Jaksel

Polisi Temukan 488 Gram Sabu Saat Gerebek Rumah Kos di Jaksel

Megapolitan
KPU: Mantan Gubernur Tak Bisa Maju Jadi Cawagub di Daerah yang Sama pada Pilkada 2024

KPU: Mantan Gubernur Tak Bisa Maju Jadi Cawagub di Daerah yang Sama pada Pilkada 2024

Megapolitan
Heru Budi Sebut Pemprov DKI Bakal Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket yang Ditertibkan

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Bakal Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket yang Ditertibkan

Megapolitan
Heru Budi Sebut Pemprov DKI Jakarta Mulai Tertibkan Jukir Liar Minimarket

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Jakarta Mulai Tertibkan Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com